Network
GALAMEDIANEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pelaporan yang dilayangkan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB.
Sebelumnya, LAKI KBB melapor kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal kinerja penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif.
Adapun pernyataan DPRD KBB tidak akan membentuk Pansus disampaikan anggota Komisi 1 Fraksi Demokrat KBB, Pither Tjuandys.
Menanggapi pernyataan ketua Fraksi Demokrat KBB, Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid atau Guras mengatakan, terkait pembentukan Pansus di DPRD KBB tidak relevan. Pasalnya secara normatif akan melalui proses yang panjang.
Baca Juga: TIPS Wisata yang Aman dan Nyaman Selama Musim Liburan Lebaran, Keluarga Dijamin Bahagia
"Pembentukan Pansus di DPRD KBB hanya alternatif penyelesaian, tetapi secara normatif prosesnya akan sangat panjang," ujar Guras, Senin, 8 April 2024.
Menurut Guras, laporan LAKI KBB sudah disampaikan kepada Presiden sejak 30 Januari 2024 dan akan menjadi preseden buruk terhadap Kemendagri apabila tidak segera tuntaskan.
"Jika tidak segera dituntaskan akan menjadi preseden buruk terhadap Kemendagri," ucapnya.
Dijelaskan Guras, Fraksi Demokrat sebelumnya mendukung penuh pelaporan LAKI KBB mengenai evaluasi kinerja Pj Bupati KBB Arsan Latif. Bahkan, DPRD KBB menilai tepat laporan LAKI ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kemendagri.
Meski demikian, kata Guras, proses penanganan di Itjen Kemendagri sudah berjalan signifikan.
