Network
"Fakta hari ini, akibat kegaduhan tersebut diduga telah terjadi pembelahan di masyarakat maupun kalangan para OPD bahkan merebak informasi di masyarakat bahwa Kas Daerah diduga kesulitan keuangan karena banyak kegiatan yang sulit dilaksanakan termasuk hutang kepada pihak ketiga pada APBD 2023 hingga saat ini belum terselesaikan," ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Guras membeberkan, LAKI KBB meyakini Mendagri akan bertindak cepat dan bijak agar penyelenggaraan pemerintahan di KBB segera normal kembali.
Pasca lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mengeksekusinya seiring hasil penilaian evaluasi kinerja Pj Bupati KBB di triwulan dua.
"Kami sendiri berusaha bijak dan menahan diri walaupun sudah mengantongi saksi dan dua bukti permulaan yang cukup, kami tidak mencoba melebar di KPK maupun Bareskrim Polri selama Mendagri konsisten dalam penyikapannya," tuturnya.
Selanjutnya, Guras mengucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh Ormas dan LSM khususnya Ketua MPC Pemuda Pancasila, Pejuang LAKI KBB dan Pimpinan DPRD KBB
"Kami juga berterima kasih untuk atensi dari semua pihak yang mendukung langkah pergerakan LAKI KBB," katanya menandaskan.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat KBB, Phiter Tjuandys mengatakan, DPRD KBB tidak akan membentuk Pansus. Sebab, masih menunggu hasil klarifikasi yang dilakukan Kemendagri dalam pemeriksaan terhadap Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif terkait laporan yang dilayangkan LAKI KBB.
"Pansus tidak akan dilakukan karena kami tidak mempunyai datanya, saat ini kami hanya menunggu hasil pemeriksaan klarifikasi dari Kemendagri," ujar Phiter Tjuandys di kantor DPC Demokrat KBB, Sabtu, 6 April 2024.***
