Network
GALAMEDIA - Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Peristiwa ini membuat cemas partai berkuasa karena khawatir ditunggangi kepentingan politik.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung mengeluarkan perintah kepada seluruh kadernya untuk mewaspadai gelombang demo tersebut.
Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada seluruh kader berlambang banteng dalam Rapat Koordinasi Bidang atau RAKORBID Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto kepada kader PDIP secara virtual, Rabu 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Unjuk Rasa UU Cipta Kerja: Di Lampung Saling Lempar Batu, di Semarang Jebol Pagar Gedung DPRD
Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan demonstrasi yang berujung rusuh di Bandung kemarin.
"Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," ujarnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin 5 Oktober 2020.
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Jangan Minum Kopi Berlebih di Pagi Hari, Ini Faktanya, yang Punya Penyakit Lambung Hati-hati Ya
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.***
