Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Belum Final, Rocky Gerung: Jadi yang Kemarin Disahkan Itu UU Apa?

- 8 Oktober 2020, 20:42 WIB
Rocky Gerung.
Rocky Gerung. /

GALAMEDIA - Pengamat Politik Rocky Gerung memandang UU Cipta Kerja merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan.

Menurut akademisi ini, pemerintah terlalu memaksakan kebijakan yang tidak menaruh kepedulian terhadap buruh dan lingkungan.
 
"Kebijakan yang buruk itulah komorbid. Komorbid tidak ada pada diri saya, tapi pada tubuh kekuasaan yang memproduksi injustice social policy," kata Rocky dalam sebuah diskusi, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca Juga: Tuding Demo Tolak Omnibus Law Dibiayai, Said Iqbal Tantang Airlangga Hartarto
 
Sejak awal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, kata dia, Pemerintah dan DPR kurang melibatkan banyak pihak untuk mengkaji point of view secara komprehensif atas beleid tersebut.

Pemerintah hanya secara parsial  mengkaji logika investasi semata, tetapi lalai terhadap dampak kemanusiaan para buruh.
 
Ia mengimbuhkan pemerintah seharusnya dalam membuat kebijakan, harus mempertimbangkan kriteria atau standar-standar kemanusiaan seperti yang termaktub dalam Pancasila.

Baca Juga: Fadli Zon Desak Jokowi Terbitkan Perppu, Tengku Zulkarnain: Demi Kepentingan Rakyat Harus Adu Kuat?

"Kita tidak mengucapkan kemanusiaan yang adil dan beradab sambil sembunyi membahas Omnibus Law di hotel-hotel mewah, supaya tidak terdeteksi oleh buruh yang tidak memperoleh kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Rocky.
 
Ia pun menyatakan UU Ciptaker sudah tidak benar secara prosedural dalam mekanisme pembentukan UU. Sebab, tidak melibatkan stakeholder terkait.

“Jadi, sudah enggak bener logika pembentukan UU-nya saja,” sesal dia.

Baca Juga: Verifikasi Akun ShopeePay, Ada Fitur Tambahan dan Promo Lainnya

Belum lagi, lanjut Rocky, draf resmi UU Ciptaker yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Senin kemarin itu hingga saat ini belum final.

“Jadi yang kemarin disahkan itu UU apa?” tandasnya.

Selain Rocky Gerung, turut hadir dalam diskusi daring tersebut antara lain Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin, Wakil Presiden KSPI Iswan Abdullah, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, dan anggota DPR Fraksi PKS.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x