Network
GALAMEDIA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan secara ketat di Jakarta.
PDIP meminta Anies untuk memikirkan jalan keluar lain yang lebih rasional terhadap kesehatan dan keberlangsungan ekonomi.
"Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendesak agar Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan PSBB ketat di DKI Jakarta dan mencari jalan keluar yang rasional, karena dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Pemprov DKI diminta untuk mencari titik temu terhadap penanganan pencegahan COVID-19 dengan penanganan keberlangsungan ekonomi di DKI," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono dalam keterangan persnya Sabtu 10 Oktober 2020.
Baca Juga: BPBD DKI Jakarta Semalam Keluarkan Peringatan Dini, 32 RT Terendam Banjir Hingga Setinggi 150 cm
Gembong mengatakan usulan ini juga merupakan aspirasi dari berbagai unsur elemen masyarakat, terutama mereka yang kehidupannya bergantung pada pendapatan harian.
Lagipula, menurutnya, tidak ada pengurangan jumlah kasus Corona secara signifikan jika dibandingkan saat PSBB transisi.
"Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di Ibukota sebanyak 1.150 kasus per hari," ujarnya.
"Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1.178 kasus per hari. Walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan," lanjutnya.
"Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," lanjut Gembong.
Gembong juga menyoroti pemasukan pajak yang menurun karena pembatasan rumah makan. Hal itu menurutnya akan berimbas pada program pembangunan di Jakarta.
Baca Juga: Ahli Hukum: Jangan Gegabah Respons Pernyataan Presiden Jokowi
"Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran," katanya.
"Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu ke depannya."
"Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu," ucapnya.
Diketahui, masa PSBB ketat di Jakarta berakhir hari ini. Pemprov DKI telah menggelar rapat membahas kelanjutan PSBB kemarin, Sabtu 10 Oktober 2020. Namun, belum diketahui bagaimana hasil dari rapat tersebut.***
