Network
Sehingga, jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit.
"Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32 persen maka pada Kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9 persen hingga 1,1 persen," tuturnya.
Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni dimanakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan?
Sebagai salah satu pilar demokrasi, tutur Gus AMI, posisi dan keberpihakan partai politik amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya.
Baca Juga: Mengejutkan, Ini Reaksi PDIP Atas Langkah Anies Baswedan Terapkan PSBB Transisi
Yakni, merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan. "Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan," jelas dia.
Dikatakan Gus AMI, peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan.
"Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa," tuturnya.
Dalam skala yang lebih kecil adalah pemberantasan kemiskinan. Menurut mantan Menakertrans ini, partai politik bisa menjadi leader yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.
Baca Juga: Pendukung Garis Keras 'Serang' Jokowi, Berbalik Jadi Haters Gara-gara Omnibus Law
