"Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik," katanya.
Menurut Gus AMI, pademi Covid-19 yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.
Karenanya, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam.
"Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," katanya.
Kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulung tikar akibat pandemi, kata Gus AMI, telah memaksa PKB merumuskan gerak perjuangan serta manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan.
Baca Juga: Keukeuh Tak Mau Ikuti Ridwan Kamil Soal Omnibus Law, Edy Rahmayadi: Nanti Sakit Hati
Menurutnya, di masa pandemi, ada tiga hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan.
Pertama, pendidikan untuk semua. Menurut Gus AMI, pandemi telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
"Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan," katanya.
Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir risiko buruk akibat Covid-19 yakni terjadinya lost generation.