Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo mengatakan perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum, dari yang sebelumnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel, agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing.
“(Perguruan tinggi) membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru dan cara-cara yang lebih responsif dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter bahkan transdisipliner,” kata Presiden saat meluncurkan secara virtual program Merdeka Belajar Episode 6 bertema Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi di Jakarta, Selasa 3 November 2020.
Perguruan tinggi, kata Presiden, juga perlu mengubah orientasi theory building menjadi problem solving, dan impact making. Para dosen juga harus memfasilitasi para mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja dan dilakukan kapan saja.
Baca Juga: Cegah Covid-19, Lansia Penting Untuk Divaksin Flu, Ini 3 Alasan dan Jenis Vaksinnya
“Perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi serta media yang terbuka luas. Standar normalitas baru tersebut juga harus dirumuskan dari berbagai kebijakan,” ujarnya.
Untuk menerapkan standar normalitas baru itu, kata Presiden, maka harus dirumuskan kebijakan mengenai indikator utama untuk performa (key performance indicators) dosen, kebijakan program prioritas perguruan tinggi beserta alokasi anggaran, infrastruktur, hingga berbagai standar prosedur operasional (standard operating procedure/SOP).
"Demikian pula halnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berbagai standar normalitas baru harus dirumuskan," imbuh Presiden.
Baca Juga: Ancam Presiden Prancis Emmanuel Macron, Al-Qaeda: Boikot Adalah Kewajiban Tapi Itu Tidak Cukup!
Di tengah perkembangan digitalisasi ini, ujar Presiden, riset dan pengembangan teknologi semestinya mendapatkan prioritas utama. Beragam perkembangan teknologi digital seperti analisis big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) kini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan.
