Network
GALAMEDIA - Saat ini seakan-akan mata dunia tertuju pada hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020. Di tengah ketegangan tersebut, militer AS telah melakukan unjuk kekuatan dengan mengerahkan jet pembom untuk meredam potensi provokasi.
Militer AS mengirim pembom tempur B-1B kembali ke Laut Timur menjelang 3 November - hari pemilihan di Amerika Serikat.
Jet B-1B adalah pembom konvensional supersonik jarak jauh, yang telah melayani Angkatan Udara Amerika Serikat sejak 1985.
Operasi tersebut bertujuan untuk memblokir kemungkinan Korea Utara memanfaatkan gangguan yang disebabkan oleh pemilihan AS.
Baca Juga: Pilpres AS 2020 Terbaru, Joe Biden 238 dan Donald Trump 213
Pembom B-1B terlihat mendarat di pangkalan Misawa di Jepang, yang berada di seberang pangkalan Sinpo Korea Utara. Jet itu ditemani oleh Boeing EA-18G Growler, sebuah pesawat perang listrik.
Langkah militer AS tersebut ditafsirkan sebagai unjuk kekuatan untuk meredam provokasi dari Korea Utara.
Itu terjadi setelah negara pertapa itu meluncurkan kemampuan rudal baru selama parade militernya pada 10 Oktober.
Rudal baru itu mengejutkan, karena jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, dan termasuk rudal balistik yang diluncurkan kapal selam berbahan bakar padat (SLBM).
Korea Utara biasanya melakukan sejumlah penghinaan selama menjelang pemilihan umum AS.
Baca Juga: Pilpres AS 2020, Begini Jalan Donald Trump dan Joe Biden Menuju ke Menangan
Sebelumnya negari gingseng tersebut telah menghina kepala negara, memanggil anggota parlemen individu dan menyarankan pemilih AS untuk mendukung kandidat tertentu.
Menjelang pemilu 2016, media pemerintah memuji Donald Trump, menggambarkannya sebagai "politisi yang bijaksana" dan "kandidat yang berpandangan jauh ke depan".
Sebaliknya, editorial di DPRK Today menyebut calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton sebagai "membosankan".
Analisis oleh lembaga pemikir nonpartisan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menemukan bahwa Korea Utara melakukan tindakan provokatif rata-rata dalam 4,5 minggu sebelum atau setelah pemilihan paruh waktu atau pemilihan presiden dalam rentang 64 tahun.
Baca Juga: Habib Rizieq Ancam Tuntut Pejabat yang Menyebutnya Over Stay, Mahfud MD: Over Stay!
Studi tersebut mengamati penghinaan yang dibuat oleh negara bagian Kim Jung-Un selama 32 pemilu sejak 1956.
Victor Cha, mantan pejabat tinggi Dewan Keamanan Nasional, mengomentari temuan tersebut, dan menyarankan Korea Utara melakukan provokasi untuk memperkuat posisi mereka sendiri.
Dia berkata, "Ini adalah taktik khas Korea Utara untuk mencoba bernegosiasi dari posisi yang kuat. Dengan melakukan provokasi, mereka menempatkan diri pada posisi diminta turun dari krisis."
Komentator itu juga mengatakan dia mengharapkan Korea Utara akan lebih memilih kemenangan Trump dalam pemilihan presiden saat ini.
Baca Juga: ShopeePay dan Kitabisa.com Sinergi untuk Bantu UMKM Pulih Saat Pandemi
Dia berkata, "Saya yakin mereka menyukai Trump. Trump bertemu dengan pemimpin mereka tiga kali dan mengatakan hal-hal baik tentang pemimpin mereka. Dan mereka mungkin melihat Biden sebagai kelanjutan dari Presiden Barack Obama - dan mereka tidak menyukai pemerintahan itu."
Mr Cha memprediksikan bahwa provokasi dari Korea Utara dapat digenjot Joe Biden memenangkan pemilihan.
Dia berkata, "Ada kemungkinan bahwa Korea Utara akan melakukan provokasi untuk mencoba memaksa pemerintah menangani mereka segera."***
