Network
GALAMEDIANEWS - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menunggu koordinasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB, terkait dengan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar K3.
Pasalnya, sebelum memasuki tahapan kampanye. Bawaslu KBB telah meminta seluruh peserta Pemilu secara mandiri menurunkan alat peraga sosialisasi (APS) maupun APK sebelum tanggal 20 November 2023. Namun, banyak peserta Pemilu yang mengabaikan himbauan tersebut.
Kepala Satpol (Kasatpol) PP KBB, Ludi Awaludin mengatakan, Satpol PP KBB bersama Bawaslu telah menertibkan APS/APK pada 20 sampai 27 November 2023, sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu 2024.
Baca Juga: Misoa Telur Asin yang Nikmat dan Menggoda Selera, Ini Resep dan Cara Membuatnya ala Rudy Choirudin
Menurutnya, Satpol PP KBB masih menunggu koordinasi dari Bawaslu KBB untuk melaksanakan penindakan penertiban APK yang melanggar regulasi dalam tahapan kampanye.
"Kalau dari Bawaslu melaporkan ada APK yang melanggar Perda ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3), tentu akan segera kami tindaklanjuti," ujar Kasatpol PP KBB, Ludi Awaludin. Senin, 11 Desember 2023.
Dijelaskan Ludi, masa kampanye Pemilu 2024 telah masuk dua pekan, atau hari ke-14 yang mana, para peserta pemilu diperbolehkan berkampanye dan memasang APK kampanyenya sejak 28 November 2023, lalu.
Baca Juga: Polresta Bandung Amankan 9 Remaja Pelaku Balap Liar
Selain itu, kata Ludi, bahwa APK kampanye yang diperbolehkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa, spanduk, baliho, pamflet, poster, stiker dan bendera peserta Pemilu.
