Pademi COVID-19 : Sudah Tepatkah Kebijakan Pemerintah ?

- 4 Juli 2020, 15:49 WIB
/


DALAM masa pademi yang melanda indoseia saat ini, COVID-19 menjadi hal yang sangat ramai diperbincangkan dinegara kita ataupun  diseluruh dunia. Karena, pada dasarnya virus tersebut dapat dikatakan sebagai virus yang berbahaya dan bahkan mematikan.

Dimasa pademi ini, tentu menimbulkan banyak dampak kerugian yang disebabkan.antara lain, terhambatnya sektor pendidikan, pariwisata, industri, kuliner, transportasi dan bahkan sangat menghambat pula pada sektor perekonomian indonesia. 

Baca Juga: vivo X50 Series dengan Teknologi Gimbal Stabilization Siap Meluncur

"Formula kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 seharusnya dapat mempercepat penanganan wabah, normalisai ikatan sosial dengan sendirinya ekonomi tumbuh, konsumsi naik, produksi naik, akhirnya kebutuhan tenaga kerja meningkat, serta pengangguran dan PHK turun,” kata Rachmad Rizky Kurniawan SEI,MM selaku Dosen Ekonomi Makro Islam STEI SEBI, Senin (29/4/2020) lalu.

Jika kita telaah secara mendalam, pademi yang melanda indonesia saat ini sangat berpengaruh pada beberapa sektor, terutama sektor perekonomian, dimana dampak dari pademi ini membuat sektor perekonomian indonesia merosot terutama bagi masyarakat kecil.

Mata pencaharian mereka terganggu, ditambah dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan Sosial Distansing Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat.

Baca Juga: Tak Libatkan MUI, BPJPH Digugat Indonesia Halal Watch

Sedangkan, jika kita lihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat tidak tepat dimana dana yang seharusnya digunakan untuk menangani, membantu, dan membangun perekonomian  masyarakat justu disalahgunkan dengan cara pemerintah mengeluarkan Kartu Prakerja, yang pada dasarnya itu bukan prioritas yang sangat dibutuhkan dimasa pademi.

Karena, kartu prakerja hanya memberikan pelatihan dan tidak dapat menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Memang pada kenyataannya banyak masyarakat yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun nyatanya, Kartu Prakerja bukanlah yang masyarakat harapkan, karena pada saat ini yang masyarakat butuhkan adalah asupan pangan sehari-hari bukan semata-mata pelatihan-pelatihan kerja yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dapat dikatakan kebijakan ini tidak tepat diterapkan dalam kondisi pademi saat ini.

Baca Juga: Giliran Rakyat Subang Bergerak Tolak RUU HIP di Depan Tugu Benteng Pancasila


Selain itu, dimasa pademi tentu kebutuhan konsumsi masyarakat akan semakin meningkat, produksi meningkat dan kebutuhan tenaga kerja tentu mengalami peningkatan. Sehingga, hal ini menyebabkan kegiatan Impor indonesia sangat melonjak tinggi dimasa pademi ini terutama dalam sektor Kesehatan.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Beda Pendapat

23 Juli 2020, 13:56 WIB

Menyiasati Sengketa Antar Notaris

15 Juli 2020, 19:50 WIB

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X