Network
Baca Juga: Telah Inkrah! Irjen Pol Napoleon Bonaparte Masuk LP Cipinang Hari Ini
Seharusnya MA, kata HNW, mempertimbangkan bahwa media massa, termasuk media sosial, di Indonesia saat ini sangat tidak sehat, dengan banyaknya hoax dan fenomena kemunculan para buzzer yang memecah belah bangsa.
"Apakah keonaran di media massa itu kesalahan Habib Rizieq? Atau memang tercipta secara subyektif karena ulah buzzer? Kalau memang ulah buzzer pesanan, tentu tidak adil bila kesalahan itu dilimpahkan kepada Habib Rizieq," ujarnya.
"Apalagi juga tidak ada bukti materiil adanya kerugian atau dampak kriminal akibatnya keonaran yang dituduhkan itu. Ini yang perlu dikritisi dalam perkara Peninjauan Kembali bila nantinya diajukan oleh tim hukum HRS. Sehingga HRS segera dibebaskan secara murni, apalagi HRS sudah menjalani hukuman dan ditahan selama satu tahun," jelasnya.
Baca Juga: Lampaui Target WHO, Johnny G. Plate Ingin Cegah Terjadinya Vaksin Kedaluwarsa
Menurutnya, bila logika 'keonaran di media massa' itu digunakan tentu seharusnya diberlakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Para pejabat atau buzzer yang membuat berita bohong/hoax, dan menyebar 'keonaran' di media massa, juga mesti diberikan sanksi hukum.
"Buktinya sampai saat ini, mereka tidak tersentuh hukum, apalagi ditahan satu hari pun tidak, sekalipun sudah dilaporkan ke Kepolisian," ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap upaya tim hukum Habib Rizieq yang mengajukan PK dalam kasus RS UMMI ini dapat memenuhi rasa keadilan, dan bukti penerapan equality before the law, atau persamaan setiap orang di hadapan hukum.
Baca Juga: Letjen Dudung Abdurachman Jabat KSAD, Refly Harun: Wah Rupanya Turunkan Baliho HRS Bisa Dapat Reward
Salah satunya adalah dengan tidak mengkriminalkan Habib Rizieq terkait hal ini, sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada banyak pejabat yang tidak membuka bahwa dirinya terkena COVID-19, atau yang membuat berita bohong dan menyebar di media, menghadirkan keonaran di media.
