GALAMEDIA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.
Besaran yang dipangkas mencapai 50 persen. Meski begitu, kebijakan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian dilanjutkan hingga Desember 2021.
"Dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi Covid-19," tulis Sri Mulyani dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang dilansir di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Menteri Agama Gus Yaqut Minta Umat Konghucu Tak Merayakan Imlek Secara Berlebihan
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Soroti Keriuhan di Medsos: Ujaran Kebencian dan Intoleran Memang Akan Selalu Ada
Dikutip dari Antara, besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 terbaru sesuai surat Menkeu Nomor S-65/MK.02/2021 yang ditandatangani secara elektronik pada 1 Februari 2021 itu yakni dokter spesialis menjadi Rp 7,5 juta per orang per bulan (OB).
Kemudian, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebesar Rp 6.250.000 per OB, dokter umum dan gigi Rp 5 juta per OB, bidan dan perawat Rp 3.750.000 per OB, tenaga kesehatan lainnya Rp 2,5 juta per OB.
Sebelumnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang ditandatangani mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 27 April 2020, insentif per OB bagi dokter spesialis sebesar Rp 15 juta.
Baca Juga: Isu Kudeta AHY Semakin Memanas, Demokrat Jabar Tegaskan Kader Daerah Sangat Mencintai Ketumnya
Sedangkan dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta. Kemudian, bidan dan perawat Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta per orang per bulan.
Sementara untuk santunan kematian masih tetap sama yakni Rp 300 juta per orang.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: KNKT Bongkar Fakta Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 181 Berdasarkan Kotak Hitam, Simak Penjelasannya
"Kementerian Keuangan bersama Kemenkes masih terus melakukan penghitungan detail rencana belanja detail dengan perkembangan dinamis ini sehingga dukungan untuk penanganan Covid-19 dapat terpenuhi di tahun 2021," jelasnya.
Di sisi lain, pemotongan tersebut berbeda dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang justru naik hingga Rp 619 triliun dari sebelumnya Rp 533,1 triliun.
Adapun alokasi untuk anggaran kesehatan dalam PEN 2021 rencananya mencapai Rp 104,7 triliun.***