GALAMEDIA - Wanita Arab Saudi kini dapat menjadi anggota militer stelah Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) melanjutkan upayanya memodernisasi kerajaan Saudi.
Peran militer di angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan rudal dan layanan medis bersenjata dinyatakan terbuka untuk perempuan.
Mereka dapat bergabung di peringkat kepangkatan apa pun mulai dari prajurit hingga sersan.
Baca Juga: Kapolri Keluarkan SE UU ITE, Wasekjen Demokrat Singgung Jokowi dan Mahfud MD
Syaratnya usia antara 21 dan 40 dan tidak memiliki catatan hukuman pidana.
Selain itu, tidak menikah dengan warga non-Saudi dan setidaknya berpendidikan sekolah menengah.
Dikutip Galamedia dari DailyMail, Rabu (23 Februari 2021) kesempatan bagi perempuan Arab Saudi untuk berkiprah di berbagai bidang perlahan mulai terbuka seiring usaha MBS meningkatkan citra negara di luar negeri.
Baca Juga: Babak Baru Revisi UU ITE, Wakil Ketua DPR Sebut Revisi UU ITE akan Masuk dalam Prolegnas 2021
MBS berharap proyek ambisius Vision 2030 yang digagasnya akan mampu menarik investasi asing dengan memodernisasi banyak "tradisi kuno" kerajaan.
Pemandangan wanita yang bekerja sebagai kasir di toko, resepsionis, dan kedai kopi di Arab Saudi pun kian lumrah.
Namun terlepas dari reformasi yang memungkinkan perempuan untuk bekerja, mengemudi dan bepergian secara mandiri, hak-hak perempuan Saudi dinilai Barat masih menjadi masalah utama.
Baca Juga: Mathieu: Griezmann Salah Gabung Barcelona
Awal bulan ini, salah satu aktivis politik paling terkemuka Arab Saudi dibebaskan dari penjara setelah menjalani hampir tiga tahun dengan tuduhan memicu keributan internasional.
Loujain Al-Hathloul, aktivis kebebasan mengemudi bagi kaum Hawa di Arab Saudi, ditangkap pada 2018 dan dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara Desember lalu di bawah undang-undang kontraterorisme.
Pengacara hak asasi manusia Baroness Helena Kennedy sebelumnya melaporkan aktivis hak perempuan termasuk Loujain dipaksa untuk melakukan adegan seks bagi interogator mereka di penjara di Arab Saudi.
Baca Juga: Mathieu: Griezmann Salah Gabung Barcelona
Mereka juga dipaksa menonton tayangan pornografi, diancam dengan pemerkosaan, digantung di langit-langit, dipukuli dan disetrum selama penahanan.
Louijain ditahan selama 1001 hari, termasuk penahanan pra-sidang dan kurungan isolasi.
Dia dituduh melakukan kejahatan seperti mengobarkan perubahan, menggunakan internet untuk menyebabkan kekacauan, dan mengejar agenda asing, tuduhan yang digambarkan kelompok hak asasi sebagai bermotif politik.
Baca Juga: Ada Aturannya, Ini 5 Cara Memilih Teman yang Baik Referensi Ali Bin Abi Thalib
Pembebasan Loujain pada hari Rabu, lebih awal dari yang diantisipasi, dilakukan ketika Arab Saudi menghadapi pengawasan baru dari Amerika Serikat.
Presiden Joe Biden berjanji untuk menilai kembali kemitraan AS-Saudi dengan landasan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
"Saya mendapat kabar baik bahwa pemerintah Saudi telah membebaskan seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka," kata Biden dalam pidatonya di Pentagon.
"Dia aktivis yang kuat untuk hak-hak perempuan dan membebaskannya adalah hal yang benar."
Baca Juga: Setelah Corona, Masyarakat Diimbau untuk Mewaspadai Serangan Virus Mematikan Ini
Biden berjanji untuk membatalkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump yang disebutnya memberi Saudi 'cek kosong demi serangkaian kebijakan yang menghancurkan'.
Tindakan keras terhadap Loujain yang memperjuangkan hak mengemudi sebelum kerajaan mencabut larangan tersebut pada pertengahan 2018, melambangkan strategi ganda Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Pangeran muda yang ambisius tersebut dinilai berusaha menampilkan citra dirinya sebagai reformis yang meliberalisasi, namun di saat yang sama membungkam dan menahan para aktivis yang mendorong perubahan.
Baca Juga: Cara Daftar Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id Gelombang 12
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik pembebasan Loujain.
Namun juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan penting untuk memastikan kebebasan aktivis lainnya.
Sebelumnya MBS memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Trump, yang dinilai Kongres sebagian besar menjadikannya dilindungi dari kecaman atas catatan HAM. Trump juga memprioritaskan kesepakatan senjata yang menguntungkan.***