Jokowi Biasa Saja Ketika Moeldoko Terseret KLB Demokrat, Rocky Gerung: Dia Tangan Kanan Presiden

GALAMEDIA - Pengamat Politik, Rocky Gerung kembali menanggapi perihal Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021.

Ia menyebut jika ada keanehan bila Presiden Jokowi bersikap biasa dengan kasus yang melibatkan KSP Moeldoko di Partai Demokrat.

Menurut Rocky Gerung, dalam sistem pemerintahan presidensial secara administratif Ma'ruf Amin adalah orang kedua terdekat dengan Presiden.

Baca Juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Ini 3 Provinsi Tambahan di Luar Jawa-Bali

Namun, dalam aktivitas sehari-hari, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan tangan kanan dari Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan video di saluran YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 8 Maret 2021.

“Agak ajaib sebetulnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, pejabat Presiden yang paling dekat, bisa disebut orang kedua di dalam administrasi ya Ma'ruf Amin, orang kedua di dalam sistem ketatanegaraan,” ujarnya dilansir Galamedia dari saluran YouTube Rocky Gerung Official.

Baca Juga: Selain Akting, Antonio Blanco Jr Pandai Melukis, Simak Profil Salah Satu Pemain Buku Harian Seorang Istri

“Tetapi di dalam aktivitas sehari-hari, KSP (Moeldoko) itu adalah betul-betul tangan kanan, bahkan jempol kanan Presiden. Masa Presiden anggap ini hal yang biasa-biasa saja," sambungnya.

Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai bahwa ada komplotan yang akan mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Kabupaten Sibolangit, Sumatera Utara.

“Jadi tetap kita menganggap bahwa ada komplotan sebetulnya yang sedang berupaya untuk memastikan peristiwa Sibolangit harus disempurnakan,” jelasnya.

Baca Juga: Moeldoko Terus Disudutkan, Jhoni Allen Berbusa-busa: Bapak Jenderal Tak Pernah Pikir Jadi Keta Umum Demokrat

Lebih jauh, Rocky Gerung menjelaskan bahwa secara strategis Moeldoko upaya yang dilakukannya pasti sudah mendapat kepastian dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kepastian tersebut berupa melegalisir KLB di Sibolangit yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Saya membayangkan kalau secara strategis, Pak Moeldoko pasti sudah dapat semacam keyakinan bahwa Departemen Hukum dan HAM akan melegalisir keputusan di Sibolangit,” ucapnya.

Baca Juga: Pemkot Cimahi Perpanjang PPKM Mikro sampai 22 Maret 2021

Karena menurutnya, Moeldoko tidak mungkin mengambil langkah yang drastis tetapi tidak menghitung kemungkinan hasil KLB ditolak.

“Kan tidak mungkin Pak Moeldoko ambil keputusan yang drastis tanpa dia hitung bahwa ia akan ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM untuk melaporkan hasil Munaslub (KLB),” terangnya.***