GALAMEDIA – Ketua Umum (Ketum) Organisasi Masyarakat (Ormas) Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule merasa terkejut setelah mendengar kabar pemerintah mengeluarkan dana besar untuk membiayai para buzzer.
Selain perasaan terkejut, Iwan juga merasa sedih karena dana tersebut bersumber dari uang rakyat. Menurutnya, uang itu seharusnya digunakan pemerintah untuk menyembuhkan penyakit demokrasi yang sudah akut.
Namun, pemerintah justru menghamburkan uang tersebut untuk mempercepat kematian demokrasi di Indonesia. Menurutnya, buzzer telah menjadi kuman demokrasi di era digital.
Baca Juga: Persib dan Bobotoh Kampanyekan #DukungDariRumah
Selain itu, Iwan juga menyebut bahwa buzzer juga telah menjadi malware sistem demokrasi. Kabar tersebut ia peroleh dari hasil kajian terbaru Indonesian Corruption Watch (ICW).
Baca Juga: Ramadan Sebentar Lagi, MUI Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa
"BuzzeRp itu kuman demokrasi di era digital. Malware sistem demokrasi. Uang rakyat dihamburkan bukannya untuk menyembuhkan penyakit demokrasi yang sudah akut (kanker demokrasi), justru malah mendorong dan mempercepat kematian demokrasi. Aya aya wae (artinya: Ada-ada aja)....," tulis Iwan Sumule yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @KetumProDEM, 16 Maret 2021.
Sebelumnya, Peneliti ICW, Egi Primayogha menyatakan, pemerintah telah mengucurkan dana hingga Rp 1,29 Triliun kepada buzzer untuk mensosialisasikan semua kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2014-2020.
Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di 34 Kementerian, 5 LPNK, dan 2 institusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang ditelusuri oleh masing-masing lembaga.
Baca Juga: PKS Restui Gubernur Anies Baswedan Buka Karaoke di DKI Jakarta
Penelusuran data ini berlangsung selama 5 hari yakni dari 14-18 Agustus 2020 dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti media sosial atau sosial media, influencer, key opinion leader, komunikasi, dan YouTube.
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ICW berhasil menemukan anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sebesar Rp 1,29 Triliun dengan 133 paket pengadaan sepanjang 2014-2020.
Dari data tersebut, kata kunci media sosial memiliki anggaran terbesar yakni Rp 1,16 Triliun dengan 68 paket pengadaan.
Jika ditinjau dari instansi, Kepolisian RI memiliki anggaran terbesar yakni Rp 937 Miliar dengan 12 paket pekerjaan.***