GALAMEDIA - Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan perlu memperkuat sinergi dan kerja sama antarlembaga serta pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan penyaluran bantuan sosial tunai (BST).
"Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PT Pos Indonesia diperlukan mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan sosial," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 Maret 2021.
Ditambahkannya yang menjadi penting dalam pendistribusian BST adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang jadwal dan jenis bantuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Viral Video Hoaks Jaksa Terima Suap Sidang Habib Rizieq, Polri: Tim Penyidik Akan Mengusut
"Sosialisasi secara masif dan detail kepada para penerima bantuan penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang jenis bantuan sosial yang mereka terima," kata Faizal.
Selain itu, pembaruan data penerima juga sangat penting agar tidak terjadi salah sasaran.
"Distribusi program bantuan sosial tidak pernah mudah. Masalah data, dibutuhkan pendataan yang hati-hati agar tidak salah sasaran," tambah dia.
Bantuan sosial merupakan bagian dari jaring pengamanan sosial di masa pandemi Covud-19. PT Pos Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam pendistribusian BST berusaha semaksimal mungkin untuk menjangkau semua pihak yang terdampak.
Baca Juga: Yakin dan Tawakal Sabda Nabi Muhammad pada Ummatnya
Selain menyalurkan melalui kantor-kantor Pos di seluruh Tanah Air, untuk mempercepat pendistribusiannya juga dilakukan lewat komunitas-komunitas dan langsung ke rumah-rumah warga seperti lansia dan penyandang disabilitas.
BST merupakan salah satu program perlindungan sosial dari pemerintah untuk percepatan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Bantuan senilai Rp300 ribu per KPM per bulan akan berlangsung hingga April 2021 dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran sekitar Rp12 triliun.