GALAMEDIA - Serangan baru untuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Firli Bahuri ke Bareskrim Polri terkait dugaan gratifikasi penyewaan helikopter.
ICW menyebut Firli telah menyewa helikopter dengan harga yang tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikannya dalam sidang dugaan pelanggaran etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Wana Alamsyah, selaku koordinator ICW divisi investigasi mendatangi Bareskrim Polri, Kamis, 3 Juni 2021.
Dalam kedatangannya ke Bareskrim, Alamsyah mengaku telah melaporkan Firli terkait dengan dugaan gratifikasi.
Baca Juga: Haji 2021 Batal, Bagaimana Nasib Dana Haji yang Sudah Disetorkan?
"Kami mendapatkan informasi bahwa harga sewa yang terkait dengan penyewaan helikopter itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firli Bahuri ketika sidang etik dengan Dewas," ucap Alamsyah kepada wartawan di Bareskrim.
Alamsyah menuturkan, Firli dalam sidang etik mengaku menyewa helikopter seharga Rp 7 juta per jam. Sedangkan kata dia, berdasarkan penelusurannya, harga sewa sebenarnya adalah sekitar Rp 39 juta per jam.
"Di dalam sidang etik tersebut Firli menyampaikan bahwa harga sewa heli itu sebesar Rp 7 juta belum termasuk pajak. Jadi jika ditotal dalam jangka waktu 4 jam, penyewaan yang dilakukan oleh Firli ada sekitar Rp 30,8 juta yang dibayarkan kepada penyedia heli yang mana penyedianya adalah PT Air Pasifik Utama," ungkapnya.
Lantas ia menuturkan, pihaknya menerima informasi lain dari penyedia jasa lainnya bahwa harga sewa per jamnya yakni 2.750 dolar AS atau sekitar Rp 39,1 juta.
"Tapi kemudian kita mendapatkan informasi lain dari penyedia jasa lainnya bahwa harga sewa per jamnya yaitu 2.750 dolar AS atau sekitar Rp 39,1 juta," jelas Alamsyah.
Berdasarkan keterangannya itu, jika di total maka jika di total jumlah yang harus dibayar Firli adalah Rp 172,3 juta.
Dari hitung-hitungan itu, menurut Wana, ada selisih sekitar Rp 141 juta lebih yang diduga sebagai penerimaan gratifikasi atau diskon.
Tak hanya itu, Wana menduga ada konflik kepentingan di balik penyewaan helikopter itu.
"Ketika kami telusuri lebih lanjut dan kami lakukan investigasi, bahwa salah satu komisaris yang ada di dalam perusahaan PT Air Pasifik Utama merupakan atau pernah dipanggil menjadi saksi dalam kasusnya Bupati Bekasi Neneng terkait dengan dugaan suap pemberian izin di Meikarta," jelasnya.
"Dalam konteks tersebut kami menganggap bahwa dan mengidentifikasi bahwa apa yang telah dilakukan Firli Bahuri terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi ini telah masuk dalam unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001," papar Alamsyah lagi.
Wana mengaku telah menemui langsung Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Djoko Purwanto perihal ini. Namun Wana mengaku belum melaporkan resmi melalui LP atau laporan polisi tetapi bersifat pengaduan.
"Dalam bentuk pengaduan, belum jadi laporan polisi," sebut dia.***