GALAMEDIA – Setelah mendapat surat panggilan dua kali dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi panggilan tersebut pada Kamis, 17 Juni 2021 lalu.
Adapun pemanggilan tersebut terkait adanya pelaporan dugaan pelanggaran HAM atas proses tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun ketua KPK, Firli Bahuri tidak hadir dalam pertemuan ini. Lembaga tersebut hanya diwakili oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
Baca Juga: Penutupan Jalan Protokol di Kota Bandung Berlaku Mulai Pukul 2 Siang
Nurul Ghufron tidak bisa menjawab beberapa hal yang ditanyakan oleh Komnas HAM, terutama terkait dengan TWK.
Pengamat politik, Rocky Gerung lantas menanggapi hal ini. Menurut Rocky, Firli telah melakukan tindakan konyol dengan tidak menghadiri pertemuan tersebut, karena jika ia hadir, maka masalah akan selesai.
"Ya ini, akhirnya ini juga konyolnya Pak Firli, kalau dia datang kan problem selesai," tutur Rocky dilansir melalui YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 18 Juni 2021.
Rocky menganalisa, dengan Ghufron tidak bisa menjawab pertanyaan dari Komnas HAM, maka publik berkesimpulan hanya Firli yang tau dan ia memang memiliki desain untuk menyingkirkan pegawai KPK.
Baca Juga: Setuju Jalur Sepeda Buatan Anies Dibongkar, Ferdinand Hutahaean: Bukan Kemajuan Tapi Kebodohan
"Sekarang akhirnya dengan keterangan Ghufron, orang langsung bikin analisis bahwa yang tahu memang cuman Firli, gak ada kolektif kolegial di situ," tuturnya.
"Maka rumusan lebih lanjut Firli takut, maka rumusan lebih lanjut dari itu adalah Firli memang yang satu-satunya punya desain untuk menyingkirkan. Kan begitu jadinya," lanjut Firli.
Ahli filsuf ini menilai, Firli tidak paham apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial.
"Kalau kolektif kolegial, artinya di dalam keadaan paling risk-an sekarang, ya ketuanya yang datang, baru dia mewakili kolektif kolegial, bukan anak buahnya. Kan ini soal-soal simpel, yang di dalamnya mengandung virus stupidity tuh," katanya sambil tertawa.
Lebih lanjut, Rocky menjelaskan, Komnas HAM dan KPK sebagai dua lembaga besar harusnya bertemu dalam momentum beradab.
Baca Juga: Sebanyak 1.329 Pesantren di Jabar Lolos Seleksi OPOP
"Di dalam demokrasi yang beradab, itu sama-sama badan negara dengan status yang agung, Komnas HAM jelas mandate reformasi yaitu memelihara peradaban HAM, KPK juga mandate reformasi memelihara kebersihan politik anggaran kita," terang Rocky.
"Jadi dua lembaga yang beradab mestinya bertemu di dalam satu momentum yang beradab," sambungnya.
Namun jika hanya mengirim orang lain dan menghindar, menurut Rocky, itu tidak beradab.
Baca Juga: Gun Romli Soroti Pernyataan HRS Belum Pantas Disebut Imam Besar: Pengakuan yang Jujur
"Kalau cuma kirim-kiriman sinyal itu artinya memang ada yang gak beradab, yang ingin menghindar itu," ucapnya.
Lebih jauh lagi, Rocky menganalisa ada yang mengatur BKN dan KPK untuk tidak hadir.
"Lalu analisis berkembang, itu berarti ada yang ngatur, supaya BKN jangan datang, demikian juga KPK, supaya masih ada ruang untuk mengatur strategi. Jadi berarti ada big brother’s yang lagi ngatur badan-badan ini," pungkas Rocky.***