GALAMEDIA - Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan salah satu kader PDIP yang bakal dijagokan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sehingga kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan menyematkan gelar 'Queen of Ghosting' kepada putri Megawati Soekarnoputri tersebut membuat 'gerah' sejumlah politikus PDIP.
Politisi PDIP Arteria Dahlan mengaku sedih dan prihatin dengan adanya pernyataan BEM Unnes tersebut. Menurutnya, kritikan tersebut dangkal karena tidak bedasarkan fakta yang utuh.
"Kok dangkal sekali ya, hanya dengan mendasarkan pada beberapa fakta atau bahkan kepingan suatu fakta yang tidak utuh, hanya dengan mendasarkan prasangka tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian, kajian untuk kemudian diuji publik? Tiba-tiba melakukan kesimpulan-kesimpulan yang seperti itu, yang bahkan cenderung menista, memfitnah dan menyerang kehormatan seseorang," kata Anggota Komisi III DPR RI ini, Rabu, 7 Juli 2021.
Ia menyatakan tidak habis pikir kritik yang disampaikan BEM Unnes kepada Puan hanya karena RUU PKS tak kunjung disahkan. Soalnya pengesahan UU tak hanya merupakan tanggung jawab DPR saja.
Ia pun serang balik kepada mahasiswa pengeritik Puan Maharani.
"Kalian mahasiswa, harusnya tahu betul arti 'maha siswa', tahu bersikap minimal memiliki intelektual dan mendasarkan pendapatnya pada ilmu pengetahuan dan akal pikirnya. Kan malu, kok disalahkan Ibu Ketua DPR, harusnya kalian tahu, dalam membentuk UU itu tidak hanya tanggung jawab DPR, karena harus melibatkan persetujuan pemerintah," ujarnya.
"Makanya belajar dulu ya, enggak usah sampai pinter deh, tapi paham aturan hukum sudah cukup sebelum komentar," ujarnya.
Sementara Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno malah mengapresiasi kritikan oleh mahasiswa tersebut.
"Kami mengapresiasi kritik yang disampaikan mahasiswa," ujar anggota XI DPR RI ini.
"Meski kritik tersebut sering dibumbui sindiran dan istilah-istilah yang dramatis dan hiperbolis," ujarnya.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Digelari King of Silent oleh BEM Unnes, Jubir Wapres: Buat Apa Nanggapi yang Begitu
Ia menyatakan istilah 'ghosting' yang dialamatkan kepada Puan diakibatkan oleh produk legislasi yang menurut Hendrawan kurang tepat.
"UU yang diacu sebagai contoh 'ghosting' harus dipahami dasar-dasar revisinya dalam naskah akademik," terang Hendrawan.
Hendrawan menegaskan, UU yang dihasilkan DPR RI bukan hasil pemikiran dan kerja keras salah satu anggotanya saja. "Jadi tidak bisa direduksi seakan-akan itu ranah dominasi atau hegemoni pikiran tertentu, atau peran individu tertentu," tandasnya.***