GALAMEDIA - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali patut dipertanyakan.
Soalnya sejumlah pihak menyatakan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali karena banyak merugikan dari sisi perekonomian masyarakat.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan memang pemerintah saat ini sedang mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat.
"PPKM Darurat apakah diperpanjang? Sampai kapan, kita sedang evaluasi, hari ini ada ratas dengan pak Presiden, besok dengan Gubernur dan Walikota lalu Minggu dengan Komite," kata Moegiarso dalam sebuah diskusi virtual, Jumat, 16 Juli 2021.
Anak buah Airlangga Hartarto ini mengungkapkan Senin 19 Juli 2021 pemerintah akan kembali menggelar rapat dan akan mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
"Menjelang 20 Juli 2021 kita evaluasi betul, kira-kira perpanjangnya berapa lama. Nanti diputuskan bersama hari Senin," jelas dia.
Baca Juga: Tak Basa-basi Lagi, Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, Sudjiwo Tedjo Sampai 'Angkat Topi'
Hal serupa diungkapkan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi.
Ia menyatakan pemerintah hingga saat ini belum memutuskan perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali. Hal itu nantinya bakal diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Masih ada beberapa hal yang dibahas dan dievaluasi," ujarnya.
Sebelumnya pun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat puna menyatakan hal serupa. Menurutnya, PPKM Darurat terlalu lama bisa mematikan masyarakat.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, PPKM darurat memperlihatkan jarak antara jumlah kasus baru dan kesembuhan semakin kecil.
Oleh karena itu, kebijakan ke depan akan terus mempertimbangkan perkembangan Covid-19. Namun, upaya mencegah penularan di hulu tetap dilakukan terutama berkaitan dengan pendisiplinan protokol kesehatan.
"Ke depannya kebijakan akan semakin menekankan pada intervensi ke hulu atau komunitas," terang Wiku.
Namun Muhadjir Effendy mengungkapkan jika PPKM Darurat ini akan dilanjutkan hingga akhir Juli.
Muhadjir menyampaikan jika itu sudah sesuai dengan keputusan Presiden dalam Ratas yang digelar hari ini. Dia menyebut ada risiko dengan perpanjangan ini seperti masalah bantuan sosial atau bansos.
"Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.***