GALAMEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima tidak akurat.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan, seperti tanah, bangunan, dan lainnya.
“Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum,” ujarnya dalam dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa, 7 September 2021.
“Banyak harta yang tidak dilaporkan, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain,” imbuhnya.
Karena hal ini, Pahala memastikan pihaknya lebih aktif lagi dalam hal pemeriksaan laporan.
Dia menyebut beberapa aset yang tidak dilaporkan tersebut akan diperiksa lebih lanjut agar LHKPN sesuai atau akurat.
“Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank,” tuturnya.
Nantinya, semua bank akan otomatis melaporkan lengkap dengan isinya.
“Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Berikutnya kita bilang, berapa nilai rekening yang sudah. Lantas kalau diperlukan pendalaman, apa saja transaksinya. Itu kelihatan,” tandasnya.
Baca Juga: Kalahkan Song Joong Ki, Song Hye Kyo dan Kim Soo Hyun, Ini Aktris Korea dengan Penghasilan Tertinggi
Dia menjelaskan, hal ini didapati KPK karena terlihat dari kejanggalan pada penghasilan di rekening bank.
KPK, kata dia, akan memfokuskan keakuratan laporan yang dilaporkan para pejabat negara tersebut.
“Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya. Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp 1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp 1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp 1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp 100, Rp 150, Rp 200 seperti itu. Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya,” bebernya. ***