GALAMEDIA – Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal sumpah untuk tidak akan menambah masa jabatan memunculkan spekulasi politik.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti pun turut membuka suara terkait pernyataan tersebut.
Menurutnya, pernyataan Hasto telah memberi sinyal bahwa Jokowi bukanlah tokoh sentral di PDIP.
Sebab, bila Jokowi kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, maka harapan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menjadi Capres bisa sirna.
Baca Juga: Mulai 1 Oktober Pasien Covid-19 Tak Ditanggung Kemenkes? BPJS Hanya Cover Rp 18 Juta, Cek Faktanya!
"Khususnya di lingkaran PDIP, akan membuat kans kader seperti Puan Maharani akan terhalang untuk dicalonkan entah sebagai capres ataupun cawapres. Pernyataan Sekjen PDIP ini sendiri memberi sinyal bahwa Pak Jokowi bukanlah tokoh yang memang sentral di lingkaran PDIP,” ujarnya pada wartawan, Senin, 20 September 2021.
Oleh karena itu, Ray menilai wajar bila PDIP mengingatkan eks Gubernur DKI Jakarta itu terkait sumpah jabatannya sebagai presiden.
Apalagi, kedekatan Jokowi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan semakin menguat.
Hal ini dinilai membuat jarak antara Jokowi dan PDIP semakin besar.
Baca Juga: Saipul Jamil Rilis Lagu 'Boikot Cinta', Dorce Gamalama Beri Selamat
“Jadi, Pak Jokowi dan LBP versus PDIP ini akan lebih terbuka di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Selain itu, Amandemen UUD 1945 juga dikhawatirkan publik untuk niat lain.
“Kampanye tiga periode itu juga mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran publik bahwa amandemen UUD 45 akan berujung pada perubahan masa bakti presiden. Secara tidak langsung, publik melihat bahwa isu PPHN hanyalah alasan hantaran untuk perubahan masa bakti presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto memastikan bahwa partainya hanya mendorong amandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), yang dulu dikenal sebagai GBHN.
Hasto menjelaskan, PDIP dan Jokowi tidak menginginkan jabatan presiden tiga periode maupun diperpanjang.
Baca Juga: Sinposis Ikatan Cinta 21 September 2021: Al Dijebak Felix dan Hidupnya Dalam Bahaya
Baca Juga: Anggaran BuzzerRp untuk Menyerangnya Naik, Bossman Mardigu: Itu Baru Namanya Kompetisi!
Dia juga menyingung soal sumpah Jokowi saat menjabat sebagai presiden.
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya,” ujarnya Sabtu, 18 September 2021.
“Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” imbuhnya.
Sementara untuk Calon Presiden (Capres) yang akan diusung PDIP di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Hasto mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.***