GALAMEDIA – Surat terbuka Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus didengarkan oleh presiden.
Demikian saran yang disampaikan Pengamat Komunikasi dan Politik, Jamiluddin Ritonga merespons hal tersebut.
Menurutnya, Jokowi sebaiknya mendengarkan dan mengakomodir ultimatum dari BEM SI dan GASAK tersebut.
“Sebab, aspirasi mahasiswa pada umumnya didorong oleh idealismenya, bukan kepentingan politik praktis,” ujarnya pada wartawan, Jumat, 24 September 2021.
Selain itu, kata dia BEM SI selalu melakukan pengkajian sebelum menyampaikan aspirasinya.
Jamiluddin membeberkan bahwa mereka (BEM SI) lebih melihat suatu persoalan dalam bingkai untuk kebaikan bangsa dan negara.
Baca Juga: Tak Hanya Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Penganiayaan M Kece Alias Kosman Libatkan 5 Orang Lainnya
“Jadi, ultimatum BEM SI itu tentu didasari dari keprihatinan atas hasil TWK penyidik KPK yang kontroversial,” jelasnya.
Pasalnya, pegawai KPK yang selama ini dikenal kredibel dan sudah teruji intergritasnya justru tidak lulus TWK.
Hal ini, lanjut Jamiluddin, membuat pertanyaan bagi anak bangsa, termasuk BEM SI.
“Hal itu membuat pertanyaan sebagian besar anak bangsa, termasuk tentunya BEM SI,” katanya.
Dosen Universitas Esa Unggul itu menyebutkan, BEM SI khawatir terhadap KPK jika pegawai terbaiknya dipecat melalui TWK yang kontroversial sejak awal.
Sehingga ultimatum dari mereka memang layak dilihat dan didengar oleh Jokowi.
“Kiranya Jokowi dan elite politik negeri melihat dari konteks tersebut,” ungkapnya.
Di akhir narasinya, Jamiluddin menegaskan bahwa KPK harus kuat sebagaimana amanah reformasi. Hal itu mutlak agar korupsi dapat diminimalkan di negeri tercinta.
Baca Juga: PKS Minta Luhut Selesaikan Masalah Haris dengan Debat, Ferdinand: Sebuah Kebodohan, Merusak Hukum
Seperti diketahui, BEM SI dan GASAK berencana gelar aksi massa menolak pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Jakarta, Senin, 27 September 2021.
Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan, langkah ini dipersiapkan apabila dalam kurun waktu 3x24 jam Jokowi masih bergeming untuk membatalkan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK tersebut.
“Terhitung 3x24 jam jika tidak ada respons, maka kami akan turun ke jalan di tanggal 27 September,” jelasnya ketika dikonfirmasi. ***