GALAMEDIA - Ahli hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ikut berkomentar terkait kontroversi pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau akrab dengan sapaan Gus Yaqut soal Kemenag hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Yusril Ihza Mahendra mulanya membeberkan sejarah berdirinya Kemenag seperti dituangkan dalam laman resmi Kemenag.
Menurut Yusril, apa yang ditulis dalam laman tersebut mendekati dengan apa yang sebenarnya terjadi pada pendirian Kemenag.
"Saya tunjukkan link Sejarah Kementerian Agama di web Kementerian Agama sendiri. Apa yang ditulis di situ, hemat saya mendekati kebenaran sejarah pembentukan Kementerian Agama," kata Yusril melalui Twitter Senin, 25 Oktober 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Minta Jokowi Tanggung Jawab Soal Pernyataan Gus Yaqut: Nanti Di-Reshuffle
Dia beranggapan bahwa ucapan Menag Yaqut yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat justru membuat gaduh dan tidak ada manfaatnya bagi umat Islam dan organisasi manapun.
"Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag bukan "hadiah" kepada umat Islam pada umumnya, tetapi hadiah khusus untuk NU hanya bikin gaduh saja. Ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas manapun juga," jelas Yusril.
Mantan Mensesneg itu melanjutkan bahwa jika meminjam istilah zaman Orde Baru, pernyataan Yaqut dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama.
Padahal kata dia, salah satu tugas Kemenag adalah menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama itu sendiri.
Dia menegaskan bahwa berdirinya Kemenag sebagai lembaga negara bukanlah hadiah dari siapapun melainkan konsekuensi logis berdasarkan Pancasila.
"Bagi saya yang mempelajari hukum tata negara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah "hadiah" dari siapapun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama," terang Yusril.
Sedangkan Pancasila, kata Yusril, adalah jalan tengah yang disepakati antara negara berdasarkan Islam dan sekuler.
"Seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI," bebernya.
Di negara yang menjadikan Islam sebagai negara resmi seperti Malaysia pun kata dia, Raja justru bertindak sebagai Ketua Agama Islam. Negara mengurusi langsung persoalan agama.
Sebaliknya, Yusril menerangkan bahwa negara yang sama sekali sekuler seperti Philipina, negara sama sekali tak terlibat dalam urusan agama.
"Sebaliknya di negara yang secara resmi menyatakan dirinya negara sekuler seperti Philipina, negara samasekali tidak terlibat menangani urusan agama. UUD Philipina tegas menyatakan 'separation of church and state'. Negara dilarang mengalokasikan anggaran untuk agama apapun,' ujarnya.
Smentara Indonesia kata Yusril, meskipun mayoritas muslim, Islam tidak dinyatakan sebagai agama resmi negara seperti Malaysia. Tapi bukan berarti juga negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara.
"Negara berdasarkan Pancasila menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu negara berkewajiban melayani dan memfasilitasi kepentingan umat beragama dalam melaksanakan tuntunan ajaran agamanya," papar dia.
Sebab itu, dia menegaskan bahwa kediran Kemenag bukanlah hadiah buat siapapun melainkan tugas utama negara Pancasila untuk menangani, menyelenggarakan dan memfasilitasi urusan agama.
Hal seperti itu merupakan khas Indonesia yang berturut-turut dari pengalaman sejarah berabad-abad.
"Karena itu, kita tidak perlu mencontoh bangsa lain. Kita punya problema sendiri yang perlu kita pecahkan sendiri, yang kita anggap sesuai dengan kira sendiri," tegas Yusril.
"Sebab itu, pertahankan dan kembangkan keberadaan Kementerian Agama sebagai salah satu ciri khas konsep bernegara kita yang berdasarkan Pancasila. Menteri Agama seyogiyanya fokus menangani dan memecahkan berbagai problema keagamaan di negara kita," sambungnya.
Di akhir paparannya, dia menegaskan bahwa ucapan Menag Yaqut soal Kemenag adalah hadiah bagi umat Islam seluruhnya maupun bagi NU saja tidak ada gunanya dan cenderung membuat gaduh dan buang-buang energi.
"Omongan soal Kementerian Agama adalah hadiah buat umat Islam seluruhnya atau hadiah khusus bagi NU saja tidak ada gunanya. Omongan seperti itu hanya bikin gaduh, membuang energi dan tidak menguntungkan siapapun." pungkasnya.***