GALAMEDIA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir lagi-lagi didesak untuk mencopot jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Terlebih, kehadiran Ahok di Pertamina dinilai hanya membuat gaduh dan keributan di kalangan publik.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yang menyoroti Ahok.
“Selama jadi komut, apa yang sudah dilakukan oleh Ahok selain bikin keributan dan kegaduhan?” ujarnya pada wartawan Minggu, 2 Desember 2022.
Dengan pencopotan itu, lanjut Muslim, Erick akan memberi peluang bagi Ahok untuk merampungkan berbagai kasus korupsi yang selama ini diduga melibatkan dirinya.
“(Kalau dicopot) dia (Ahok) bisa konsentrasi hadapi dugaan kasus-kasus korupsi di KPK,” ungkapnya.
Pengamat politik ini lantas mengatakan, bila Ahok tidak segera dicopot, bukan tidak mungkin Pertamina akan terseret dengan kasusnya.
“Jika tidak, PT Pertamina bisa terseret oleh kasus-kasus Ahok dan Jokowi atau siapa pun jangan lagi back up Ahok, bisa kena getahnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi berencana melimpahkan dugaan korupsi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta periode 2012-2017 dalam bentuk buku resmi.
Adhie berencana melimpahkan dokumen dengan berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Dalam kasus ini, diduga melibatkan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca Juga: Musuh Hilang Akal Bagai Boneka, Amerika Meradang China Kembangkan Senjata Militer Pengontrol Otak
Baik saat masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012) maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014) menggantikan Joko Widodo (Jokowi).
Adhie menyatakan, dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI 2012-2017 yang akan dilimpahkan ke KPK itu sudah berbentuk buku resmi.
Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti-korupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya pun pernah dicetak pada tahun 2017.
“Sebenarnya apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK,” ujar Adhie dilansir Galamedia melalui berbagai sumber Minggu, 26 Desember 2021.
“Rencana pengiriman dokumen berupa buku ‘Korupsi Ahok’ ke KPK,” imbuhnya.
Pengiriman buku ini, sambungnya, untuk mengingatkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri bahwa ada skandal korupsi besar dan fenomenal yang diam-diam ‘dipetieskan’ oleh rezim KPK sebelum ini.
“Dengan kedok belum menemukan niat jahat,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu juga turut mengajak penulis buku ‘Korupsi Ahok’, Marwan untuk menjelaskan isi bukunya lebih gamblang. ***