GALAMEDIA – Pemerintah di tahun ini terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, sebagian anggaran negara tetap dialokasikan untuk kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kementerian Keuangan kali ini menyediakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp455,62 triliun.
Dana tersebut merupakan pagu indikatif PEN yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Baca Juga: Momen Perdana Guzelim Ali Syakieb Ketemu Muhammad Leslar, Warganet Meleleh: Gemessss Banget!
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, pada 19 Januari 2022, anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga bidang yakni kesehatan sebesar Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.
Pemerintah juga tetap melanjutkan program perlindungan sosial. Program yang diutamakan tetaplah merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat.
Bansos ini mengantisipasi potensi peningkatan kasus corona akibat varian Omicron.
Baca Juga: Viral, Video Santri Bersarung Gagalkan Pencurian Sepeda Motor, Netizen Ramai Beri Komentar Pujian
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk dilakukan front-loading beberapa program bansos di kuartal I-2022.
Seperti perluasan penerima manfaat untuk program bansos tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLWN) yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir.
Dengan demikian total target sasaran menjadi 2,76 juta orang setelah ditambah dengan 1 juta orang pemilik warung.
Bansos tersebut disalurkan di 212 kabupaten/kota yang masuk pada target pengentasan kemiskinan ekstrem di 2022. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu per penerima manfaat.
Menteri Sri Mulyani menambahkan, untuk penguatan pemulihan ekonomi, pihaknya akan menata ulang sejumlah program.
Perlu dievaluasi mana program yang berjalan lancar dan yang tidak.
Evaluasi dibutuhkan agar penyerapan anggarannya tinggi, terutama untuk program ketahanan pangan yang kembali masuk dalam Program PEN 2022.
Sementara itu, untuk dukungan korporasi dan UMKM dalam PEN 2022 serta pemerintah daerah terwadahi melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai pembiayaan lainnya.
Baca Juga: Rey Mbayang Siap Tambah Momongan, Tunggu Persetujuan Dinda Hauw: Kalau Dia Mau Langsung Gas
Adapun realisasi anggaran PEN 2021 pada akhir tahun mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Realisasi tertinggi pada 2021 pada klaster insentif usaha yaitu Rp67,7 triliun atau 107,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun.***