GALAMEDIA - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di wilayah Jawa Barat, khususnya tingkat SMA/SMK saat ini sudah sampai ke tahap akhir.
Namun, PPDB 2022 yang tinggal menunggu pengumuman secara keseluruhan itu menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan.
Bahkan, sejumlah pihak menduga adanya praktik KKN dan intervensi pejabat pada pelaksanaan PPDB 2022 di Jabar.
"Kami menyoroti adanya dugaan praktik KKN dan intervensi pada pelaksanaan PPDB 2022 yang terjadi di salah satu SMA favorit di Kota Bandung," ungkap Kepala Biro Investigasi DPP Manggala Garuda Putih (MGP), Agus Satria, Selasa, 5 Juli 2022.
Baca Juga: Driver Ojol Bandung Mengeluh, Cuma Drop Penumpang Tapi Tetap Harus Bayar Tarif Parkir
Diakui Agus, saat ini proses PPDB 2022 tingkat SMA/SMK memang sudah hampir dan tinggal menunggu daftar ulang siswa di sekolah yang ditujunya.
Namun, ujar Agus, dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, sangat disayangkan masih adanya praktik-praktik yang menyimpang.
Diungkapkanya, sekolah favorit sampai saat ini masih belum mengubah 'kebiasaan' lamanya. Padahal, mekanisme PPDB saat ini sudah dilakukan secara online dan melalui beberapa jalur pendaftaran.
"Berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, jalur pendaftaran KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu), Prestasi dan Nilai Rapor di tahap pertama diduga telah dimanfaatkan sebagian oknum yang hendak memasukkan calon peserta didik," paparnya.
Baca Juga: Waspada! Jabar Diguyur Hujan Sepanjang hari: Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Barat Selasa, 5 Juli 2022
Agus mengambil contoh yang terjadi di salah satu SMA favorit di Kota Bandung yang dinilai tidak transparan dalam penerimaan peserta didik.
"Kami telah menemukan dugaan Kecurangan di SMA favorit tersebut. Dan ini telah menjadi catatan buruk dunia pendidikan," ujar Agus.
Ia pun mengungkapkan maksud dari dugaannya itu. Menurut Agus, di SMA favorit itu banyak yang menggunakan kuota KETM.
"Padahal kalau kita perhatikan, siapa yang tidak mengetahui kondisi siswa SMA favorit itu mayoritas dari kalangan berada," tuturnya.
Hal itu, ujar Agus, menjadi pertanyaan besar. Bahkan dugaan lainnya muncul, dimana ada intervensi oknum pejabat yang menitipkan peserta didik agar bisa diterima di SMA favorit tersebut.
"Artinya oknum tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan cara mengintervensi pihak kepala sekolah atau panitia PPDB di SMA favorit itu," tegas Agus.
Menyikapi temuan itu, Agus menegaskan pihaknya tidak akan berdiam diri dan akan melaporkan langsung ke aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan.
"Kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera menindak lanjutinya. Jika benar, maka harus segera memberikan tindakan kepada oknum pejabat tersebut, agar dunia pendidikan bersih dari praktik KKN," tandasnya.***