GALAMEDIANEWS - Politik dan uang adalah pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Politik dan uang akan selalu bergandengan seiring berjalannya proses politik. Kegiatan politik tentunya membutuhkan banyak uang (sumber daya), terutama dalam kampanye pemilu.
Ada empat faktor dalam kampanye pemilu yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (riset politik) dan sumber daya (uang). Namun, sumber daya atau uang adalah faktor yang sangat berpengaruh. Tanpa adanya uang, tiga faktor lainnya tidaklah berguna dan akan menjadi sia-sia.
Dalam pemilu, kandidat dipilih oleh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Melalui pemilu, rakyat memilih siapa pemimpinnya. Namun dalam praktiknya, sebenarnya banyak terjadi praktik politik uang atau jual beli suara sehingga pemilih bukan lagi warga negara melainkan uang.
Baca Juga: Menjelang Pemilu 2024, Korupsi Politik Berikut Ini Harus Diwaspadai, Nomor 1 Paling Banyak Terjadi
Praktik politik uang atau jual beli suara menjadikan uang sebagai faktor utama yang menentukan siapa pemimpin politik. Siapapun yang punya banyak uang, dia bisa menjadi pemimpin dengan membeli suara rakyat saat pemilu.
Praktik politik uang atau jual beli suara pada dasarnya menafikan realitas demokrasi yang pada akhirnya akan mendegradasi pemilu dan demokrasi itu sendiri.
Penurunan dukungan dan partisipasi publik dapat menjadi hukuman yang efektif karena memaksa elit untuk mendengarkan apa yang dikatakan publik.
Namun, sistem demokrasi yang ideal dapat dirusak oleh praktik jual beli suara. Jika praktik money politics ini tidak dapat dicegah, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin politik dan pada akhirnya dampak terbesar adalah hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri.
Untuk menghindari praktik jual beli suara, dana politik harus dikontrol secara ketat terutama dalam hal pengeluaran atau pembiayaan. Praktik jual beli suara harus dilarang dan penegakan hukum harus ditegakkan secara efektif.
Baca Juga: Apa Bedanya KPU dan Bawaslu di Pemilu 2024? Simak Penjelasannya Berikut ini
Masalahnya, selama ini banyak praktik jual beli suara yang tidak dikenakan sanksi secara ketat, kalaupun ada sanksi itu hanya diterapkan pada pelaku di lapangan.
Selama penegakan hukum mandul, praktik jual beli suara akan terus berlanjut dan praktik ini menjadi salah satu faktor yang mendorong biaya pemilu menjadi lebih mahal.
Selain itu, aspek transparansi keuangan dalam pendanaan juga perlu diperhatikan. Jika sumber dana politik jelas, peluang korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Jika asal dananya transparan, maka konflik kepentingan dalam kebijakan publik dapat dihindari.
Pengaturan dana politik merupakan pencegahan korupsi yang sangat efektif, terutama untuk mencegah praktik korupsi politik yang menguras sumber daya publik atau memberikan manfaat dan perlindungan bagi kepentingan bisnis dan politik.
Sebagai rakyat di negara demokrasi kita bebas memilih dan mengambil keputusan untuk menentukan dan mengubah arah hidup kita sendiri.
Untuk itu, sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memilih jangan sesekali terpancing dengan bujuk rayu para elit politik yang banyak menjanjikan sesuatu dengan memberikan uang.
Karena saya yakin kedepan, elit politik seperti demikianlah nantinya akan fokus pada pengembalian uang yang telah diberikan. Dan mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya yang mulia untuk mensejahterakan rakyat.
Pada akhirnya, saya berpesan untuk tidak terlibat dalam praktik money politics. Dukung kandidat atau partai politik yang memiliki visi dan misi yang jelas dan tidak terlibat dalam praktik money politics. serta Ikut dalam pemantauan pemilu untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan jujur.***