GALAMEDIANEWS - Korupsi politik adalah perilaku korup para pejabat dan politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Korupsi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan, nepotisme, penyalahgunaan dana publik, perdagangan pengaruh, money politik dan lain sebagainya
Korupsi politik terjadi ketika aktor politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Keuntungan ini dapat berupa kekayaan, status, atau bertahan dalam jabatan. Bentuk-bentuk korupsi politik termasuk penyuapan, penjualan pengaruh, pembelian suara, nepotisme, dan pembiayaan kampanye.
Korupsi politik sama halnya dengan korupsi besar, melibatkan iming-iming kepada para pengusaha oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi untuk mendapatkan akses ke kekuasaan negara. Meskipun para pejabat ini seharusnya mewakili rakyat dan menjamin kesejahteraan mereka, mereka gagal melakukannya.
Baca Juga: SNPMB 2023 di UNPAD, Wakil Rektor: Pilih Prodi yang Sesuai Minat dan Kemampuan
Korupsi politik dapat terjadi ketika anggota parlemen juga merupakan seorang pengusaha. Dalam kasus seperti ini, mereka memanipulasi institusi politik untuk mempengaruhi pemerintah dan sistem politik demi kepentingan bisnis mereka. Mereka menyalahgunakan, melangkahi, mengabaikan, atau bahkan menciptakan hukum dan peraturan untuk kepentingan mereka sendiri.
Menurut Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, korupsi politik biasanya dilakukan untuk mengumpulkan uang bagi partai politik atau untuk memenangkan dalam kontestasi pemilu dan mempertahankan kekayaan dan statusnya. Uang hasil korupsi ini kemudian digunakan untuk melakukan politik uang, yaitu menyuap orang agar dapat memilihnya.
"Pada akhirnya, hal ini menciptakan lingkaran setan. Untuk memutus rantai korupsi di sini, penting untuk mengedukasi para pemilih. Banyak dari mereka yang tidak sadar akan bahaya money politik atau politik uang ," kata Wuryono.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Taurus Besok 24 Februari 2023: Kesehatan, Cinta, Karir
Efek dari korupsi politik sangat merugikan masyarakat karena uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah jatuh ke tangan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, korupsi politik dapat memperdalam ketidakadilan dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan ekonomi, dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, korupsi politik juga dapat mengancam demokrasi dengan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi jika mereka menganggap pemerintah tidak dapat diandalkan atau pemilihan umum tidak adil.
Korupsi politik juga ikut mendistorsi dan merusak iklim demokrasi dengan mempengaruhi suara rakyat melalui cara-cara ekonomi memanfaatkan uang sogok dalam money politik. Rakyat berhak mendapatkan perwakilan yang dapat diandalkan di parlemen, bukan orang-orang yang dukungannya bergantung pada uang.
Baca Juga: Mudah Banget, Cara Buat Keripik Pisang Sehat Rendah Kalori, Cocok Untuk Cemilan Diet
Salah satu bentuk politik uang yang paling umum adalah memberikan serangan Fajar yang berisi amplop uang kepada masyarakat untuk memilih mereka pada saat pelaksanaan hari pemilu. Masyarakat perlu memahami bahwa nilai uang tidak dapat menggantikan kerugian yang mereka derita ketika politisi kotor itu mendominasi politik.
"Mereka seharusnya tidak siap untuk menyerahkan lima tahun hidup mereka hanya untuk sebuah amplop. Analogi sederhananya, jika mereka menerima amplop senilai Rp 500.000, mereka telah merelakan satu tahun hidupnya hanya untuk Rp 100.000," kata Wuryono.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi politik sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan membangun negara yang adil dan makmur. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi politik dengan memperkuat sistem kelembagaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.
Baca Juga: 17 SMA Swasta Terbaik di Kota Bandung, Cek Posisi Pertama
Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemerintahan dan politik sangat penting untuk mencegah korupsi politik. Masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik dan memantau kegiatan pemerintah.
Untuk memerangi korupsi politik, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan budaya anti korupsi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan politik. Hanya dengan cara ini kita dapat memperkuat demokrasi dan membangun negara yang adil dan makmur.***