GALAMEDIANEWS - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda tahapan pemilu 2024 belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut.
"Di satu sisi, keputusan itu belum inkrah. Kalau keputusannya belum final, maka kita tidak bisa berkomentar. Itu etikanya," katanya di kantor Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, 3 Maret 2023.
Pria yang akrab disapa Eddie ini mengatakan karena posisinya sebagai pejabat negara maka ia tidak bisa mengomentari putusan pengadilan yang belum inkrah.
"Karena bisa disalah artikan (sebagai) mempengaruhi kekuasaan lain. Jadi kita harus menghormati lembaga-lembaga yang ada," katanya.
Eddy mengatakan pihaknya akan membiarkan kasus ini berjalan hingga benar-benar menjadi final, dan baru setelah itu ia akan memberikan pernyataan.
"Itu kan ada di lembaga peradilan, dan kasus ini belum final. Kita biarkan kasus ini berjalan sampai benar-benar final, baru kita akan berkomentar," katanya.
Baca Juga: Nostalgia 4 Mobil Jadul yang Masih Jadi Primadona di Indonesia, Apa Termasuk Mobil Kalian?
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menyelenggarakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan menyelenggarakan tahapan pemilu dari awal, kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari.
"Tergugat (KPU) dihukum untuk tidak menyelenggarakan sisa tahapan Pemilu 2024 terhitung sejak putusan ini diucapkan, dan menyelenggarakan kembali tahapan Pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari," kata majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh Oyong, mengutip amar putusan bernomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang diterima di Jakarta, Kamis. 2 Maret 2023
Baca Juga: Rekomendasi 5 Objek Wisata di Bogor dengan Harga Murah 2023, Banyak Tempat Rekreasi Keluarga
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa PN Jaksel telah menggunakan sensasionalisme yang berlebihan dalam keputusannya untuk memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.
Mahfud menegaskan bahwa secara logika sederhana, putusan KPU yang kalah terhadap permohonan partai adalah sesuatu yang salah, tetapi mampu memancing kontroversi dan mengganggu konsentrasi sehingga dipolitisasi seolah-olah itu adalah keputusan yang benar.
"Saya mendorong KPU untuk mengajukan banding dan melawan ini melalui pengadilan. Menurut logika hukum, seharusnya KPU menang," tulis Mahfud dalam sebuah unggahan di akun Instagram resminya @mohmahfudmd pada hari Kamis, 2 Maret 2023.***