GALAMEDIA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menghubungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas peluang kerja sama antara kedua negara terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Pembahasan itu dilakukan kedua pemimpin melalui percakapan telepon pada Ahad 2 Agustus 2020 sore sekitar pukul 16.00 WIB.
Melalui rilis Sekretariat Presiden, Jokowi menyambut baik peningkatan kerja sama antara Indonesia-Turki, termasuk peluang untuk menjajaki kerja sama dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jalur Gaza Mencekam, Jet Tempur Israel Membombardir Situs Hamas
"Saya memahami, Turki berada dalam tahap lanjut untuk pengembangan vaksin. Saya senang mendengar kedua Menteri Riset dan Teknologi kita telah membahas kemungkinan kerja sama dalam hal ini," ucap Jokowi.
Sejauh ini, Indonesia dan Turki telah menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan baku alat kesehatan terutama yang dibutuhkan selama pandemi corona.
RI akan mengimpor sejumlah barang mentah seperti kain melt bown dari Turki agar bisa memproduksi alkes seperti masker di dalam negeri.
Baca Juga: Warga Sekitar Sempat Terkejut, Suara Ledakkan Terdengar dari Mako Brimob
Turki sebelumnya sempat mengeluarkan larangan ekspor untuk bahan baku dan peralatan medis sejak negara itu mulai menghadapi wabah Covid-19, Maret lalu. Di saat yang sama, negara itu masih memproduksi masker dan bahan baku masker, juga PCR, test kit, sanitizer, ventilator, hingga alat pelindung diri dalam jumlah besar.
Namun, Turki akhirnya memberikan pengecualian bagi Indonesia untuk mengimpor barang baku produksi alkes tersebut.
Di awal telepon, Jokowi dan Erdogan juga saling bertukar ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha.
Baca Juga: Peringkat Indonesia Dalam Daftar Jumlah Kasus Virus Corona Terbanyak di Asia Naik
Jokowi berharap berbagai rencana kerja sama bilateral antara Turki dan Indonesia dapat terealisasi sesegera mungkin, terutama ketika Erdogan berkunjung ke Jakarta.
Meski begitu, Jokowi tidak merinci rencana lawatan Erdogan tersebut.
"Saya harap dalam kunjungan Yang Mulia ke Indonesia, kita dapat meluncurkan proyek-proyek konkrit tersebut," kata Jokowi.
Baru terpakai 20 persen
Jokowi pun geregetan terkait penyerapan anggaran penanganan virus corona yang dikelola para menterinya. Pasalnya, berdasarkan data yang dimilikinya, sampai saat ini anggaran baru terpakai 20 persen dari total alokasi yang sebesar Rp695,2 triliun.
Ia mengklaim besarannya sekitar Rp141 triliun pada 3 Agustus 2020. "Saya melihat memang urusan realisasi anggaran masih minim sekali, sekali lagi dari Rp695,2 triliun baru 20 persen yang terealisasi atau Rp141 triliun. Masih kecil sekali," ungkap Jokowi dalam video conference, Senin (3/8).
Dengan kata lain, kenaikan penyerapan anggaran penanganan virus corona terbilang sangat rendah atau hanya 1 persen. Sebab, Jokowi bilang pekan lalu penyerapannya sebesar 19 persen dari total anggaran.
Baca Juga: Heboh Video Obat Covid-19, SAFEnet Sentil Anji yang Salahkan Hadi Pranoto dan Enggan Minta Maaf
"Kecil sekali, masih kecil sekali (penyerapan anggaran)," imbuh Jokowi.
Jokowi menandaskan bahwa kondisi ini menggambarkan bahwa baik kementerian maupun lembaga belum memiliki aura krisis di tengah situasi pandemi Covid-19. Dia menduga jajarannya masih bekerja berdasarkan rutinitas.
"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tau prioritas yang harus dikerjakan," tegasnya.
Baca Juga: Indonesia Jauh dari Resesi, Toko Sepeda Brompton di Jerman Tutup Habis Stok Diborong Orang Indonesia
Ia mengakui terdapat beberapa pos penanganan corona yang penyerapan anggarannya sudah lumayan besar. Beberapa sektor adalah, perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) sebesar 39 persen serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 25 persen.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Dana itu dialokasikan untuk meredam dampak pandemi di berbagai sektor.
Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi Rp53,55 triliun.
Baca Juga: Indonesia Nyaris Terjerumus Jurang Resesi, Mantan Gubernur BI Sodorkan Obatnya
Aura krisis
Jokowi menyindir aura krisis dalam penanganan virus corona yang belum dilihatnya pada kementerian atau lembaga negara.
Soalnya masih ada anggaran penanganan Covid-19 yang belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Padahal Jokowi beberapa kali telah mengingatkan hal tersebut kepada jajarannya.
"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.
Baca Juga: Dibawah Tekanan Intelijen Iran Tutupi Kasus Virus Corona, Angkanya Ternyata Berlipat-lipat
Untuk itu Jokowi meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar segera menangani persoalan-persoalan tersebut. Satgas ini dibentuk Jokowi untuk menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibubarkan beberapa waktu lalu.
"Saya minta pak ketua urusan ini dirinci satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif," katanya.
Untuk diketahui, pada ratas akhir Juli lalu, Jokowi pun sempat menyinggung agar aura krisis khususnya terhadap penanganan kesehatan covid-19 terus digaungkan sampai vaksin tersedia.
Baca Juga: Ketakutan saat Hendak Disuntik, Ekspresi Polisi Ini Bikin Sakit Perut
Dia pun mewanti-wanti kepada para jajarannya agar tak kehilangan aura krisis menangani covid-19.
"Hati-hati, hati-hati betul jangan sampai aura krisis itu hilang. Semangat menangani krisis ini hilang atau turun," ucap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar jangan ada ego sektoral antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Ia meminta agar penanganan Covid-19 dilakukan dengan serius tanpa kehilangan aura krisis.***