GALAMEDIANEWS - Seluruh tim Pokja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kemenkumham Jabar laksanakan Rapat monitoring evaluasi pemenuhan LKE dan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar yang di gelar pada Selasa, 28 Maret 2023.
Kegiatan tersebut di hadiri langsung pejabat tinggi Kanwil Kemenkumham Jabar diantaranya, Kadivpas Jabar, Kusnali, Kadivim Jabar, Yayan Indriyana, Kadivyankum Jabar, Andi Taletting, Kabag Promas, Archie Tigor, Kabag Umum, Ferry Ferdiansyah, Kabid Yankum, Ahmad Kapi, Kabid Pembinaan, Gunawan, Kabid Pengamanan, Saifur Rachman, Pejabat Pengawas, serta JFT dan JFU Kanwil yang tergabung dalam Tim Pokja ZI Kanwil Jabar.
Kegiatan di pimpin oleh Kadivmin Jabar yakni Anggiat Ferdinan yang merupakan Ketua Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Kadivmin Jabar, Anggiat Ferdinan menyampaikan apresiasi kepada tim Pokja yang telah memenuhi pemenuhan LKE.
Baca Juga: Cara Khatam Al-Quran 1 Kali Hingga 3 Kali Selama Bulan Ramadhan, Lihat Tipsnya Berikut Ini
Iapun mengingatkan, terhadap tim Pokja yang belum melengkapi agar segara melengkapi sesuai batas yang sudah ditentukan.
" Kalender kerja Pembangunan ZI akan segera dimulai pada Bulan Desember dalam penetapan predikat WBK/WBBM," kata Kadivmin Jabar, Anggiat Ferdinan dalam arahannya di Kanwil Kemenkumham Jabar.
Selanjutnya, rapat juga membahas menganai fungsi baru kantor wilayah selain sebagai peserta kontestasi juga bertindak sebagai penilai atau verifikator pembangunan ZI bagi Satuan Kerja yang ada dibawahnya.
"Melalui rapat monev yang akan dilaksanakan 2 hari yaitu sekarang dan besok, rekan-rekan tim pokja yang telah mahir dalam pemenuhan data dukung akan mahir juga dalam melaksanakan verifikasi untuk menyaring satuan kerja terbaik mana saja yang akan ikut diajukan bersama kanwil dalam kontestasi pembangunan ZI." ucap Kadivmin, Anggiat Ferdinan.
Di tempat yang sama, Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kusnali mengatakan, semua pihak bisa terus mendampingi unit pelaksana teknis (UPT) tertuma UPT yang masih belum sama sekali mengupload data dukung.
Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat Bersama Istrinya Ary Egahni Sebagai Tersangka Korupsi
"Dampingi UPT yang belum sama sekali mengupload data dukungnya," kata Kadivpas, Kusnali.
Sementara itu, Kadivim Yayan memberikan arahan untuk setiap tim Pokja agar melakukan rapat kecil, hal tersebut agar tim pokja bisa membahas secara detail area perubahan.
" Batas waktu sudah mendekati akhir, Saya harapkan agar tim Pokja bisa membahas secara detail area perubahan baik dalam hal pemenuhan data dukung LKE Kanwil maupun Verifikasi LKE Satker," tutur Kadivim Yayan
Terakhir, Kadivyankum Andi Taletting Langi berpesan, pengisian survey IPK/IKM merupakan komponen penting dalam pengajuan pembangunan zona integritas.
"Oleh karena itu dorong terus Satker yang belum terpenuhi Survey IPK/IKM nya, serta untuk menghadapi Pembangunan ZI ini kita harus mampu petakan inovasi layanan apa ketika kita meraih WBK dan untuk WBBM sekarang Inovasi yang kita ajukan harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pelayanan di Kemenkumham Jabar," kata Kadivyankum Andi Taletting Langi.***