GALAMEDIANEWS - Para pengusaha lokal yang berada di Kabupaten Bandung Barat semakin menjerit akibat dari proyek yang di kuasai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal tersebut terungkap dengan adanya jumlah nilai pokok pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp 75 Miliar.
Banyaknya persoalan yang saat ini belum terselesaikan seperti pembenahan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB pun yang totalnya mencapai sekitar Rp 3,1 triliun justru di sedot oleh Pokir DPRD KBB.
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat memberikan fakta yang di luar dugaan.
Fakta tersebut dari adanya paket pengadaan barang dan jasa usulan atau Pokir DPRD sudah tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencapai nilai fantastis sebesar Rp 75 miliar dengan total 1.200 Pokir DPRD KBB.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Kabupaten Bandung Hari Ini
Baca Juga: Sinopsis dan Link Drakor Duty After School, Ketika Siswa SMA Ikut Wajib Militer
Menanggapi terkait Pokir DPRD yang bernilai fantastis, Kepala Badan Perencanan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Rini Sartika membenarkan, bahwa adanya 1.200 paket Pokir yang sudah terdata dengan anggaran mencapai Rp. 75 miliar.
"Untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita ada sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar," ujar Kepala Bapelitbangda KBB. Jumat, 31 Maret 2023.
Meski demikian, Rini mengaku, pihaknya tidak memegang data secara pasti karena tersebar di setiap Dinas KBB.
Dalam rapat badan anggaran (banggar) Pokir usulan dewan DPRD KBB itupun telah di sepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Bahkan, seluruh usulan tersebut telah di input dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem dan ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD. Jadi pokir yang diusulkan tahun untuk dieksekusi tahun depan," ucap Rini Sartika.
Sebelumnya, pengusaha lokal di KBB mengeluhkan memperoleh pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sejak dua tahun terakhir. Pasalnya banyak pekerjaan di Dinas yang merupakan pokir dewan dan pelaksananya sudah ditentukan.
"Habis semua oleh program Pokir DPRD dan juga diduga sudah disiapkan pengusahanya," kata Adang (40), pengusaha lokal Bandung Barat, Rabu (29/3/2023).***