GALAMEDIANEWS - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, membangun daerah tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.
Menurutnya, dalam membantu pembangunan di daerah, masih ada delapan pintu sumber anggaran lainnya yang bisa dimanfaatkan bahkan dimaksimalkan.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil kepada para peserta Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) yang menghadiri Rapat Kerja (Raker) di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis, 15 Juni 2023.
Baca Juga: DPRD Jabar Ultimatum Panitia PPDB, Gus Ahad: Titip Menitip Itu Ilegal!
Ridwan Kamil mengajak para peserta APPDI untuk mulai mengubah pola pikir dalam membangun, di tengah keterbatasan anggaran.
"Poin utama itu menginspirasi agar jangan berpikir APBD, APBD, APBD. Tapi berpikir cara lain untuk membangun daerahnya dengan segala keterbatasan," ujarnya.
Mantan Wali Kota Bandung ini menuturkan, APBD hanya bisa berkontribusi sekitar 20 persen dari 100 persen kemampuan pembangunan. Oleh karena itu, ujar dia, pembiayaan pembangunan suatu daerah pun memerlukan kontribusi dari pintu lain.
"Kalau semuanya meminta ke APBD untuk segala urusan, nggak cukup. Karena APBD itu maksimal hanya 20 persen," tutur Ridwan Kamil.
"Ada delapan pintu (sumber anggaran) yang bisa diolah. Bisa dari pinjaman daerah, bisa dari CSR yang harus dikejar, ada yang namanya obligasi daerah, dan ada juga dana umat untuk kegiatan sosial," tambahnya.
Baca Juga: Hari UMKM Nasional 2023, Solo Siap Jadi Tuan Rumah
Tingkatkan Pendapatan Daerah
Ridwan Kamil menambahkan, sejalan dengan tujuan pembangunan, Presiden Jokowi pun sudah memasang target Indonesia Emas tahun 2045. Target pendapatan dari 5.000 dolar AS per orang per tahun diharapkan bisa meningkat menjadi 30.000 dolar AS per orang per tahun.
"Mimpi itu harus dikejar dengan ekonomi digital, ekonomi hilirisasi, tidak boleh ada stunting, politik harus kondusif dan berkelanjutan," katanya.
Peningkatan ekonomi, termasuk pemanfaatan digitalisasi, ujarnya, sejalan juga dengan apa yang harus dilakukan APPDI.
Ridwan Kamil menyatakan, saat ini digitalisasi pembayaran sangat membantu menaikkan pendapatan daerah. Di Jawa Barat, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pun naik tiga kali lipat setelah melakukan digitalisasi.
Baca Juga: Waspada! Nyamuk Penyebab DBD Bisa Ganas saat Musim Panas
"Mudah-mudahan saling bersinergi bertukar ilmu dan akhirnya meningkatkan pendapatan daerah di daerah masing-masing secara inovatif, berkeadilan, dan berkarakter khas daerah masing-masing," pungkasnya.
Transformasi Digital
Di tempat yang sama, Ketua APPDI, Dedi Taufik menyatakan, pemerintah daerah memang perlu bersiasat agar tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan daerah. Sehingga, kata dia, perlu ada penguatan reformasi birokrasi, salah satunya yakni melalui transformasi digital.
"Kata lihat perkembangan tren pembayaran non tunai ini naik terus dari 2021 ke 2022, dari Rp 500 miliar ke Rp 679 miliar. Berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital," ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat ini juga menuturkan, ke depan, pihaknya akan selalu mengedepan pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan inovasi.
Baca Juga: 6 Tempat Wisata Kopi Legendaris di Bandung Terkenal, Cocok buat Penikmat Kopi Sejati, Ada Sejak 1930
"Tadi Pak Gubernur meminta kita tidak berfokus di APBD dan APBN saja karena kontribusinya hanya 20 persen secara keseluruhan untuk pembangunan di Jabar. Makanya perlu siasat lainnya. Ini yang perlu penguatan dan harus disampaikan kepada asosiasi pengelola pendapatan se Indonesia bagaimana kita bisa mengakselerasi itu dan memberi kepuasan kepada pelanggan lewat digitalisasi," terang Dedi.
Ia juga mengatakan, dalam kegiatan Raker APPDI, berbagai daerah juga turut berbagi pengalaman terkait pengembangan potensi pendapatan daerah.
"Kita ada sharing session juga dari beberapa Korwil, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Korwil ini menyatakan ada penyeragaman untuk nilai jual kendaraan, tarif dan sebagainya itu yang dilakukan dan disepakati bersama," pungkasnya.***