GALAMEDIANEWS - Karyawan Google telah mengambil sikap terhadap hubungan bisnis raksasa teknologi tersebut dengan pemerintah Israel, khususnya keterlibatannya dalam Proyek Nimbus, kontrak layanan cloud senilai 1,2 miliar dolar AS.
Tuntutan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran atas sikap Google terhadap kebebasan berekspresi selama genosida Israel di Jalur Gaza dan tuduhan diskriminasi di tempat kerja terhadap karyawan Muslim, Arab, dan Palestina.
Baca Juga: Media Israel Ungkap Perkembangan Terkini Negosiasi Pertukaran Tawanan Perang Jalur Gaza
Pada hari Rabu, sekelompok karyawan Google secara anonim memublikasikan surat terbuka di Medium, menyerukan pembatalan segera Proyek Nimbus.
Surat tersebut menyoroti standar ganda yang dirasakan dalam perusahaan ini, dengan mengutip kolaborasi berkelanjutan Google dengan pemerintah Israel sambil mengkritisi penanganan situasi di Gaza.
Penulis anonim surat tersebut menyatakan kekhawatiran atas "kebencian, penyalahgunaan, dan balasan dendam" yang dialami oleh pekerja Muslim, Arab, dan Palestina di dalam perusahaan. Mereka menahan diri untuk mengungkap identitas mereka karena takut akan balasan yang mungkin terjadi.
Surat ini ditujukan kepada para eksekutif puncak Google, termasuk CEO Sundar Pichai dan CEO Google Cloud Thomas Kurian, mendorong mereka untuk mengecam apa yang disebut sebagai "genosida yang sedang berlangsung" sekuat mungkin.
Fokus utama dari tuntutan karyawan adalah penghentian segera Proyek Nimbus, yang memasok teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan, kepada militer Israel.
Kritikus dan aktivis di dalam Google telah lama kritis terhadap proyek ini, dengan argumen bahwa itu memungkinkan pasukan pendudukan untuk memantau Palestina secara rahasia.
"Kami menuntut agar Google menghentikan dukungan material untuk genosida ini dengan membatalkan kontrak Proyek Nimbus dan segera menghentikan hubungan dengan pemerintah aparteid Israel dan pasukannya," demikian pernyataan dari kelompok tersebut dalam surat mereka.
Penulis mengidentifikasi diri mereka sebagai "karyawan Muslim, Palestina, dan Arab di Google, bersama dengan rekan Yahudi anti-Zionis."
Mereka sangat terganggu oleh suasana yang tidak ramah di Google, karena mereka telah mengalami insiden diskriminasi, yang kadang penuh emosi dan tidak pantas, di tempat kerja.
Baca Juga: Kekacauan Konser Bring Me The Horizon Dipicu Akibat Mendadak Berhenti dan Dibubarkan
Beberapa karyawan Google telah menuduh Palestina mendukung terorisme berdasarkan agama mereka, dan yang lain telah menggunakan istilah merendahkan seperti "binatang" untuk menggambarkan Palestina di platform resmi perusahaan tanpa menghadapi konsekuensi apapun.
Menurut surat tersebut, kepemimpinan Google telah tetap pasif sebagai respons terhadap insiden-insiden ini, dengan beberapa manajer mengabaikan karyawan yang menyatakan simpati terhadap Gaza sebagai "sakit" dan memperjuangkan "suatu tujuan yang telah hilang."
Lebih lanjut, penulis surat mengklaim bahwa manajer Google telah secara terbuka menanyakan dukungan karyawan Arab dan Muslim untuk Hamas, dan mereka menuduh adanya upaya yang terkoordinasi untuk mengekspos dan melaporkan karyawan yang bersimpati pada Palestina karena mendukung terorisme.
Sarmad Jilani, seorang insinyur perangkat lunak di Google sejak tahun 2012, telah menekankan perlunya kehati-hatian ketika membahas konflik Israel-Palestina di dalam perusahaan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel, katanya, bisa disalahartikan sebagai "anti-Semitisme" di lingkungan kerja.
Surat terbuka dari karyawan Google ini menekankan kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai etika korporat dan hak asasi manusia di industri teknologi.
Seiring kontroversi terus mendapatkan momentum, tetap menjadi pertanyaan bagaimana pimpinan Google akan merespons tuntutan dari karyawan-karyawan mereka dan menavigasi persimpangan kompleks antara bisnis, politik, dan moralitas.***