GALAMEDIANEWS - Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar dalam putusan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI).
Pada Kamis, 22 Februari 2024, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Bali. Sebuah putusan penting dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi. Turut hadir sebagai hakim anggota adalah Putu Sudariasih, Nelson, Gede Putra Astawa, dan Soebekti. Putusan tersebut mengenai kasus Profesor Antara yang telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan fakta yang dipaparkan di pengadilan, Profesor Antara dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali. Hakim menilai dakwaan JPU, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsider, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga berujung pada pembebasan terdakwa.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Instagramable dengan View Bagus di Bali, Mulai dari Pantai Hingga Desa Adat
Dalam uraian Majelis Hakim, Prof. Antara tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
"Membebaskan terdakwa Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsider," ujar Majelis Hakim Agus Akhyudi.
Hakim juga memerintahkan terdakwa Prof. I Nyoman Gde Antara dibebaskan dari tahanan sementara setelah putusan itu diucapkan.
Selain itu, hakim juga memutuskan pemulihan hak terdakwa Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara dalam kemampuan, kedudukan serta jabatannya.
Terhadap putusan hakim, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali langsung menyatakan akan mengajukan banding. Sementara terdakwa Prof. Antara dan penasihat hukumnya langsung menerima putusan tersebut.
Setelah persidangan, Prof. Antara merasa lega dan bersyukur dengan keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Dalam pernyataannya, ia menegaskan keyakinannya bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan yang dilontarkannya kepadanya.
Hal ini merupakan hasil dari proses persidangan yang teliti dan adil, di mana bukti-bukti yang disajikan telah teruji dan tidak cukup meyakinkan bagi hakim untuk memvonisnya.
"Sedari awal kami sudah mengatakan bahwa kami tidak melakukan seperti yang disangkakan kepada kami. Tetapi kami menghargai proses hukum. Dan kita menyaksikan bahwa tidak terbukti bahwa korupsi. Itulah yang sebetulnya terjadi," ujar Prof. Antara.
Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa keadilan dan kebenaran masih menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.***