GALAMEDIA - Sebanyak 967 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Cimahi tahun ini akan direhabilitasi, dengan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi.
Jumlah rutilahu yang diperbaiki tersebut berkurang jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.700 unit, atau berkurang setengahnya.
"Iya untuk tahun ini berkurang. Mudah-mudahan berkurangnya memang karena rutilahunya berkurang. Tapi salah satunya mungkin karena kondisi ya, kondisi anggaran berkurang. Ya mudah-mudahan tahun depan harapanya rutilahu berkurang dengan sendirinya, karena ada peningkatan perekonomian. Tapi memang yang harus kita bantu mudah-mudahah jumlahnya tahun depan bisa naik," ungkap Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna ditemui usai menghadiri Sosialisasi Perbaikan Rutilahu yang berlangsung di gedung Cimahi Technopark Jln. Baros, Selasa 20 Oktober 2020.
Menurutnya, rutilahu yang menjadi prioritas diperbaiki tahun ini adalah yang memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan. "Artinya apapun ini, tetap ada persyaratannya. Tapi yang pasti saya tekankan tadi kepada dinas terkait, untuk tepat guna, tepat sasaran, itu yang tidak boleh dilupakan," tegasnya.
Dengan berkurangnya jumlah rutilahu yang diperbaiki ini, kata Ajay, bisa menambah daftar panjang rutilahu yang menunggu perbaikan. "Harapannya ke depan, kalau memang faktanya banyak yang harus dibenahi, anggarannya dari pusat dan provinsi bisa bertambah," katanya.
Baca Juga: Ini Empat Kesepakatan Indonesia Jepang yang Disampaikan Presiden Joko Widodo
Dijaskan Ajay, meskipun di tengah situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, program perbaikan rutilahu tetap dijalankan demi masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Rumah Swadaya dalam pemenuhan rumah layak huni, menjalankan kegiatan bantuan sosial berupa perbaikan rutilahu untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni.
"Sehingga diharapkan penerima bantuan mampu menyelesaikan rumah yang diperbaikinya," katanya.
Lebih jauh dikatakan Ajay, tujuan perbaikan rutilahu ini diantaranya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan yang berkeadilan. Membantu meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni.
"Selain itu untuk menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih, menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan," ujarnya.
Baca Juga: Kudapan Seru hingga Solusi Logistik di Merchant ShopeePay Minggu Ini!
Program bantuan perbaikan rutilahu yang ada di Kota Cimahi memiliki sasaran warga kurang mampu/miskin/jompo yang harus memenuhi kriteria, yaitu warga setempat, menghuni/tinggal di rumah yang tidak layak huni, tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun tidak tetap atau di bawah UMR, dan menempati pada tanah sendiri/keluarga.
"Untuk mengimplementasikan hal tersebut, tentunya memerlukan serangkaian proses yang cukup panjang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari usulan, verifikasi administrasi dan lapangan sampai pada pelaksanaannya di masyarakat," beber Ajay.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Muhammad Nur Kuswandana menambahkan, pihaknya memiliki tim verifikasi untuk memverifikasi kebenaran data-data penerima rutilahu yang masuk.
"Terutama yang memenuhi syarat, mulai dari kepemilikannya, belum pernah mendapat bantuan, warga kurang mampu sehingga memerlukan bantuan, dan kondisi rumahnya juga sudah rusak secara struktural," terangnya.
Baca Juga: Pemerintah Telah Dapatkan Calon Perusahaan Operator KPBU Pelabuhan Patimban
Dijelaskan Nur, total rutilahu yang diperbaiki tahun ini yang bersumber dari APBN Pusat, APBD Provinsi dan Kota Cimahi sebanyak 967 unit. Sementara tahun lalu hampir 1.700 unit.
"Memang salah satu indikatornya mungkin karena kondisi ekonomi membaik, dan jumlah rutilahu dari tahun ke tahun berkurang terus," ucapnya.
Sementara itu jumlah rutilahu yang menunggu perbaikan di Kota Cimahi diperkirakan sebanyak 18 ribu. Namun, sebut Nur, kebanyakan tidak memenuhi syarat kepemilikannya.
"Ada juga rumah yang dikontrakan, itu tidak bisa, harus rumah yang ditempati sendiri. Kalau dikontrakan kan berarti itu untuk usaha," ujarnya.
Sedangkan untuk nominal bantuan rutilahu dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp 15 juta/per unit, dipotong pajak sehingga yang diterima sebesar Rp 14 juta lebih.
Baca Juga: Anggota Marinir Diturunkan Hadang Pendemo, Kelompok Perusuh Kocar-kacir Tinggalkan Patung Kuda
"Karena kan harus bayar pajak. Dari total 14 juta lebih tersebut, untuk materialnya Rp 10 juta, sisanya untuk upah. Sementara bantuan dari pusat dan provinsi Rp 17,5 juta. Hanya saja skemanya berbeda-beda, yang 17,5 juta itu ada ya g 16 jutanya sebagai material, sisanya sebagai upah, jadi hanya sedikit untuk porsi upah," bebernya.
Selain itu, sambung Nur, ada pula yang seluruhnya material, tidak ada upah karena program ini sebagai stimulan kebersamaan dari masyarakat, gotong royong dari masyarakat.
Baca Juga: Pemkot dan Aperta Bagikan 4.000 Masker dan Sosialisasi 3M+1T
"Karena kalau sampai menjadi sempurna itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Tapi sebagai stimulan saja. Mudah-mudahan masyarakat sekitarnya atau keluarganya bisa membantu. Jadi pemerintah itu hanya memicu aja, memberikan stimulan. Jangan sampai masyrakat di sekitar kita itu dibiarkan, misalnya rumahnya sampai rubuh atau runtuh atau tidak terperhatikan oleh masyrakat sekitar," pungkasnya.