Network
GALAMEDIA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama rombongan usai kunjungannya dari Amerika Serikat (AS), Rabu 25 November 2020 dini hari.
Plt Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan penangkapan terkait kasus KKP ini dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Depok, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 00.30 WIB.
Total pihak yang diamankan sebanyak 17 orang, termasuk Edhy. Mereka yang diamankan saat ini berstatus terperiksa.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," sebut Ali.
Ali mengatakan KPK juga menyita sejumlah kartu ATM. Ali mengatakan tim KPK juga masih menginventarisasi barang bukti yang disita.
Baca Juga: Tak Anggap Sebagai Musuh, Pangdam Jaya Dudung Abdurachman: Habib Rizieq Orang Berilmu Luar Biasa
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) disebut-sebut berada satu pesawat dengan rombongan Edhy Prabowo.
Namun ternyata Ngabalin tak diamankan KPK karena disebut tak terkait kasus yang menjerat Edhy.
"Satu pesawat iya, dari Amerika-nya ke Indonesia satu pesawat. Nggak, nggak (diamankan)," demikian dibeberkan Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, Rabu 25 November 2020.
Irfan pun mengaku telah mengontak Ngabalin untuk mengonfirmasi terkait kabar yang beredar. Menurutnya, Ngabalin di rumah dan tengah sedang beristirahat. Belum diketahui lebih jauh apakah agenda Ngabalin ke AS.
"Barusan setengah jam yang lalu telepon sama Bang Ali. Saya tanya, 'Bang, itu ada berita Abang katanya ditangkap sama dengan Menteri KKP ke Kuningan KPK.' Saya tanya, 'Abang di mana,' dia bilang lagi rumah, baru selesai bangun tidur, capek kan," kata Irfan.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Rocky Gerung: Partai Gerindra Akan Balas Dendam
Namun terkuak Edhy Prabowo pada Januari 2020 mengangkat Ali Mochtar Ngabalin sebagai Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Selain Ngabalin, ada beberapa nama lainnya yang diperkenalkan sebagai penasihat menteri serta komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP, saat rapat koordinasi KKP RI di Sentul, Bogor pada Senin, 20 Januari 2020.
"Dengan mengucap Bismillah, saya membuka rakor sekaligus memperkenalkan para Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik kepada keluarga besar KKP," kata Edhy seperti dikutip dari akunnya di Instagram pada Selasa, 21 Januari 2020.
Menurut dia, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik akan menjadi ujung tombak KKP dalam berkomunikasi dengan stakeholder, baik nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.
"Sedangkan, Penasihat Menteri akan memberi nasihat dan masukan agar langkah-langkah yang diambil dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah. Kebijakan yang dihasilkan KKP harus berdasarkan kajian ilmiah dan kajian akademis sesuai dengan budaya kita," ujarnya.
Baca Juga: Netizen Heboh Soroti Pernyataan Edhy Prabowo: Saya Tak Mau Permalukan Jokowi dan Prabowo
Berdasarkan informasi dari laman kkp.go.id, ada 22 pejabat yang diangkat secara resmi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara, 13 orang menempati kursi penasihat menteri serta sembilan orang menjadi komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP.
Adapun pengangkatan penasihat menteri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan KKP:
Penasihat Menteri:
1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)
2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)
3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)
4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)
5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)
7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)
8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)
9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)
10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)
11. Effendi Gazali (anggota/pensihat bidang komunikasi publik)
12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)
13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan)
Baca Juga: Pangdam Jaya: Orang Beragama Belum Tentu Pancasilais, Orang Pancasilais Sudah Pasti Dia Beragama
Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:
1. Muhammad Yusuf (pembina)
2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)
3. Yugi Prayatna (pembina)
4. Effendi Gazali (ketua)
5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
8. Welnaldi (sekretaris)
9. Bunga Kejora (wakil sekretaris).***
