Network
GALAMEDIA - Pemerintah merencanakan vaksinasi Covid-19 sudah bisa dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021. Namun sampai saat ini edukasi kepada masyarakat dinilai masih kurang.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan. Menurut Farhan, sampai saat ini publik masih berada dalam situasi ketidakpastian.
Farhan mencontohkan kondisi masyarakat dari kalangan kurang mampu dan berada di pelosok Indonesia. Ia menilai, kalangan tersebut masih belum mendapatkan informasi mengenai vaksin dengan baik.
Baca Juga: Masa Penahanan Edhy Prabowo Diperpanjang Hingga 40 Hari ke Depan
Kondisi tersebut, kata Farhan, terjadi karena kurang efektifnya tim gugus tugas dalam menyampaikan informasi. Padahal tim itu sudah diperkuat oleh sejumlah juru bicara.
"Saya tidak mengerti, mengapa lima jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang Vaksin ini seperti nggak terdengar di manapun," terang Farhan dalam keterangan persnya, Senin, 14 Desember 2020.
Eksistensi juru bicara tersebut, di mata Farhan masih kurang bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat soal vaksin Covid-19. Baik soal kandungan vaksin maupun teknis pembagian dan penerimaannya.
"Saya kira narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalah akibat pandemik, atau salah satu dari sekian banyak solusi?" tanyanya.
Baca Juga: Kisah Dubes Uni Emirat Arab Divaksin Covid-19, Alhamdulillah Tak Ada yang Berbeda, Baik-Baik Saja
Kurangnya transparansi itu, lanjut Farhan, membuat publik dihadapkan pada situasi bimbang. Masyarakat, lanjutnya, selama ini masih karena kerap menerima informasi yang bertolak belakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi.
"Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam-macam soal vaksin Covid-19. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar. Ini yang belum tersampaikan dengan jelas ke masyarakat," paparnya.
Mantan presenter ini juga mengungkap adanya petisi masyarakat ke DPR yang meminta vaksin untuk digratiskan sebagai respon dari pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Baca Juga: Dapat Bocoran Dana Bansos Senilai Rp 300 Ribu Disunat Rp 100 Ribu, KPK Sebut Soal Vendor Tak Laik
Menurut Farhan, pernyataan Menkes soal 25 juta dosis gratis, kemudian 75 juta lainnya dapat dibeli, ditetapkan secara sepihak.
"Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Bisa disimpulkan bahwa sampai sekarang masalah vaksin ini masih belum jelas untuk masyarakat," kata Farhan.
Terlepas dari hal itu, lanjut Farhan, optimisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma dalam merancang infrastruktur untuk kemapanan distribusi harus didukung.
Namun ia berharap distribusi benar-benar bisa berjalan lancar, karena sampai saat ini masih belum terjawab soal alur distribusi dari puskesmas ke masyarakat.
"Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional secara serempak atau akan diberikan secara selektif sesuai prioritas? Ini juga belum terjawab," tuturnya.
Baca Juga: Anak Diculik Massal dari Sekolah, Orangtua 300 Murid SMP di Nigeria Mengaku Berserah pada Allah SWT
Satu yang pasti, tegas Farhan, vaksinasi harus bisa terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Keadilan itu hanya bisa terwujud jika dalam prosesnya benar-benar transparan.
"Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi Nasional ini," katanya.
Farhan juga mengungkap belum adanya cara lain yang dilakukan selain penyampaian narasi 'Tak Kenal Maka Tak Kebal' yang disampaikan terkait vaksin. Ia khawatir terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan soal komunikasi publik.
"Sehingga lima jubir vaksin Covid-19 suaranya nyaris tak terdengar. Tampak ada kegagalan koordinasi di antara lembaga negara dengan BUMN yang menangani Covid-19," katanya.
"Ini tercermin dari optimisme yang tiba-tiba membludak karena kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan keluarkan izin pemakaian darurat dalam waktu dekat," pungkasnya.***
