Network
GALAMEDIA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebutkan ada 75 aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang diberikan sanksi sepanjang tahun 2020 akibat tersangkut kasus narkoba, radikalisme dan terorisme.
"Tiap bulan saya rata-rata memberikan SK (surat keputusan) satu tahun jadi menteri PANRB cukup sedih, rata-rata 75 lebih ASN yang saya harus beri sanksi, baik pemecatan, non job maupun rehabilitasi," kata dia dikutip dari Youtube Kemenag RI pada acara Grand Launching Wakaf Uang ASN Kementrian Agama, Senin 28 Desember 2020.
Ia menyebutkan, ASN yang mengonsumsi narkoba diberikan sanksi rehabilitasi dan dibebaskan dari tugas.
Baca Juga: Mulai Januari 2021 Naik, Ini Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan
Namun bagi PNS atau ASN yang berperan sebagai pengedar, ia bakal terkena sanksi pemecatan.
Jika terpapar radikalisme, kata dia, maka ASN akan dibebaskan dari tugasnya dan dibina dengan tokoh agama. Sementara yang sudah terlibat dalam aksi terorisme langsung dipecat.
Sejumlah hal tersebut merupakan yang paling umum ia dapati pada kasus ASN. Namun Tjahjo juga kerap mendapati kasus korupsi. Pada perkara itu, sanksi yang diberikan bisa pembebasan tugas sampai dipecat.
Baca Juga: Tokoh NU Sebut Mahfud MD Lebay, 'Kalau Enggak Kuat Ya Mundur'
"Korupsi kalau dia sudah mendapat kekuatan hukum tetap langsung dipecat. Kalau (masih) proses, non job dulu sampai proses persidangan," tuturnya.
Berkaca pada kasus-kasus sejauh ini, Tjahjo berpesan kepada seluruh ASN agar berhati-hati dalam bertindak. Termasuk ketika menggunakan media sosial.
Ia mengatakan karier ASN bisa terhambat karena ketahuan berkomentar atau terlibat dalam perkara yang berbau radikalisme atau terorisme.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Blak-blakan, Program Satu Juta Rumah Presiden Jokowi Tak Mencapai Target
"Jadi saya himbau teman-teman yang masih ingin jadi eselon dua atau eselon satu, hati-hati. Jangan sampai salah pencet di medsos, bapak, ibu sekalian," tambahnya.***
