Network
GALAMEDIA - Soal penyaluran bantuan sosial pada tahun 2021, Menteri Sosial Tri Rismaharini diharapkan bisa membangun koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek berubah dari sebelumnya berbentuk sembako menjadi uang tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Bansos tersebut akan mulai disalurkan pada pekan pertama Januari 2021.
Baca Juga: Dibubarkan Pemerintah, Tokoh NU: FPI Musti Bangga, Front Pejuang Islam Paling Keren
"Belum ada komunikasi dengan Bu Risma. Akan tetapi, kami akan komunikasikan dengan Bu Risma agar program bagi masyarakat terdampak COVID-19 itu baik dan dipastikan benar-benar sampai kepada yang berhak tanpa kurang sedikit pun," kata kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Kinerja KPK 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.
Meski demikian Alexander mengaku akan berkoordinasi dengan Risma.
"Kami akan melanjutkan koordinasinya Bu Risma yang juga telah mengubah sembako jadi berbentuk tunai agar bisa langsung kepada penerimanya karena saya rasa sudah diketahui bersama bahwa kualitas sembako kemarin ada laporan tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah," katanya seperti dilansirkan Antara.
Baca Juga: 3.775 Botol Miras dan 665 Miras Tradional Dimusnahkan Polrea Ciamis
Alexander juga berharap, dengan berubahnya bansos sembako menjadi tunai tidak ada pengurangan dari sisi kualitas maupun target penerima bansos tersebut.
Sementara itu hingga 18 Desember 2020, total keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK melalui fitur JAGA Bansos mencapai 2.129 laporan dengan beragam jenis bantuan sosial.
