Network
GALAMEDIA.- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Dede Yusuf M. Effendi menyatakan kegiatan pendidikan di sekolah dengan cara tatap muka untuk sementara dipending atau ditunda dulu.
"Mengingat angka kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi dan melonjak tinggi. Sehingga di beberapa daerah dilaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," kata Dede Yusuf kepada wartawan di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Minggu 10 Januari 2021.
Didampingi Bupati Bandung terpilih HM. Dadang Supriatna, Dede Yusuf sempat mengungkapkan sebelumnya ada SKB 4 menteri yang menerangkan bahwa Januari 2021 akan dilaksanakan belajar tatap muka di sekolah.
Baca Juga: Blak-blakan, KontraS Tuding Polisi Sebagai Aktor Dominan Pelanggar HAM
"Tapi catatan kita, kita juga harus melihat kesiapan pemerintah," ungkapnya.
Melihat kondisi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan melonjak, Dede Yusuf mengatakan, belajar tatap muka di sekolah sepakat untuk dipending sampai dua bulan kedepan.
"Sambil memantau pergerakan dari penyebaran Covid-19 tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, kalau penyebaran masih tinggi, maka tatap muka menjadi bahaya bagi para siswa maupun tenaga pendidikan.
Baca Juga: WASPADA! BNPB Nyatakan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Berpotensi Longsor
"Jadi tetap dilakukan daring, sampai dua bulan kedepan. Rasanya, pemerintah atau Mendikbud pun setuju. Karena dia juga tidak mau terjadi cluster baru di bidang pendidikan," katanya.
Menurutnya, penundaan belajar tatap muka selama dua bulan, karena penyebaran virus corona terjadi fluktuatif. "Kenapa dikatakan dua bulan, karena vaksin akan dimulai minggu-minggu ini. Kita belum tahu dampak vaksin. Dampak vaksin itu dua minggu setelahnya," ucapnya.
Setelah dua minggu terlihat, katanya, misalnya terjadi penurunan penyebaran. "Artinya, kita sudah bisa mulai berhitung. Itu sebabnya butuh dua bulan," katanya.
Baca Juga: Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Mendapat Santuan Rp50 Juta
Ia juga menyatakan, apa yang terjadi bulan depan, tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. "Aparat keamanan, penegak hukum dan tenaga medis sudah jungkir balik menangani pandemi Covid-19. Kita bantu mereka, jangan menambah penyebaran," katanya.
Sekarang ini, imbuhnya, di beberapa daerah, khususnya rumah sakit tempat penanganan kasus Covid-19 sudah nyaris tidak ada lagi tempat untuk merawatnya.
"Artinya, ada yang terkena, terpapar dan membutuhkan pelayanan, itu sudah pasti ditaruhnya di UGD. Sudah pasti tidak akan dapat tempat perawatan. Inilah yang kita jaga," katanya.
Baca Juga: Sungai Cipunagara Genangi Jalan Pamanukan-Pondok Bali
Ia pun memberikan kesempatan dua bulan kedepan untuk melakukan evaluasi dalam menghadapi belajar tatap muka. "SKB 4 menteri pun tak perlu dicabut. "Karena di dalam SKB tersebut, dikatakan apabila pemerintah siap," ujarnya. **
