Network
GALAMEDIA - Ahli Multimedia dan Telematika Roy Suryo mengeluarkan pendapatnya soal isu buzzer di media sosial.
Mantan petinggi Partai Demokrat ini mengatakan rezim Presiden Joko Widodo kerap dilindungi oleh para buzzer.
Ia pun membandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya.
Jika di masa pemerintahan Soekarno disebut sebagai orde lama (Orla), dan rezim Soeharto disebut orde baru (Orba), maka pada masa BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono dikenal dengan rezim era reformasi,
“Dulu Bung Karno disebut OrLa =Orde Lama. Pak Harto disebut OrBa = Orde Baru, Sesudah Orde Reformasi (BJ Habibie ssampai pak SBY),” cuit Roy Suryo di twiternya, Kamis 11 Februari 2021.
Baca Juga: Istana Bantah Miliki Buzzer, Juru Bicara Presiden: Pemerintah Hanya Gunakan Influencer
Ia kemudian bertanya di rezmi Joko Widodo apa pantas disebut rezim buzzer.
“Maka sekarang ini mau disebut apa? Kalau merunut Aliansi Mahasiswa ASLI UGM soal “BuzzerRp” tsb. Apa iya mau disebut OrBuzz = Orde BuzzerRp?” katanya.
Setidaknya, apa yang disampaikan Roy Suryo itu sama dengan Ekonom senior Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengkhawatirkan akhir dari rezim Jokowi hanya dikenang sebagai ‘Rezim BuzzRP’.
Bukan tanpa alasan, Rizal Ramli melihat pemerintah tidak memiliki indikator keberhasilan ekonomi. Sehingga untuk menutupi itu, buzzer dikerakkan di media sosial.
Baca Juga: Desak Revisi UU Pemilu Karena Ingin Majukan AHY, Partai Demokrat: Bukan Menjegal atau Mendukung Calon
“Saya kuatir karena pemerintahan Jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi, akhirnya hanya akan dikenang sebagai “Rezim BuzzeRP” yang kelola ekonomi secara ugal-ugalan, dan menutupinya dengan sewa BuzzeRP. What an irony,” tulis Rizal Ramli di akun twitter miliknya, Rabu 10 Februari 2021.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI ini menilai, penggunaan buzzer oleh para pejabat negara adalah pembodohan terhadap negara.
Sebab tak jarang ditemukan buzzer yang melakukan upaya-upaya rasionalisasi dengan kalimat-kalimat vulgar.
Baca Juga: Mengejutkan, Militer China Kembangkan Tentara Super! Badan Intelijen Nasional: Tak Pedulikan Sifat Etis
“Salah satu tujuan kemerdekaan kita adalah ‘Mencerdaskan Bangsa’. Penggunaan buzzeRP oleh pejabat secara masif, menggunakan logika bodoh dan bahasa-bahasa vulgar, adalah upaya pembodohan bangsa, bertentangan dengan cita kemerdekaan,” katanya.***
