Network
GALAMEDIA - Juru Bicara Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menyatakan mantan Wakil Presiden RI JK tak berniat memprovokasi rakyat atau membuat runyam keadaan ketika mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tanpa harus dipanggil polisi.
Pernyataan itu merespons berbagai pihak yang menilai bahwa JK terkesan ingin memprovokasi keadaan usai melontarkan pertanyaan tersebut. Salah satunya, politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko melalui akun twitter @budimandjatmiko.
Husain balik mempertanyakan bila pertanyaan JK itu dianggap provokasi. Dikatakan, baru saja bertanya saja sudah dipersoalkan, maka apalagi kalau mengkritik.
Baca Juga: Relawan Presiden Jokowi Semprot Moeldoko: Stoplah Jangan Buat Gaduh!
"Ini kritik atau menuduh? Minta dikritik malah pada murka ketika ditanyakan bgm caranya agar tdk dilaporkan pulisi. Padahal cukup menjelaskan dgn baik (caranya) agar rakyat faham mana kritik mana bukan. Jadi tidak terjadi miskomunikasi antara rakyat dgn pemerintah," ujarnya melalui akun twitternya, @husainabdullah1, dikutip Minggu, 14 Februari 2021.
Ini kritik atau menuduh? Minta dikritik malah pada murka ketika ditanyakan bgm caranya agar tdk dilaporkan pulisi. Padahal cukup menjelaskan dgn baik (caranya) agar rakyat faham mana kritik mana bukan. Jadi tidak terjadi miskomunikasi antara rakyat dgn pemerintah @akbarfaizal68 https://t.co/a6Tg2HGSYI— Uceng (@husainabdullah1) February 13, 2021
Ia pun mengungkapkan pertanyaan JK itu sebenarnya merupakan sebuah pandangan tokoh yang menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
Dalam survei itu Indonesia dilaporkan menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. EIU menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.
Pria yang akrab disapa Uceng ini pun menyebut maksud JK saat itu adalah untuk menyoroti akar permasalahan indeks demokrasi Indonesia turun.
JK, kata Uceng, menyoroti pelbagai ihwal di antaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Sebab menurut pandangan JK, untuk menjadi anggota parlemen atau Kepala Daerah butuh biaya yang tinggi.
Baca Juga: Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,5 Mengguncang Wilayah Sulawesi Tengah
"Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, itu kata Pak JK," jelas Uceng.
Sebelumnya Budiman Sudjatmiko menuding JK yang telah menjabat menjadi Wapres sebanyak dua kali memprovokasi masyarakat.
"Jgn rasis & pro kekerasan, pak. Saya tak pernah jd Wapres 2 kali di era demokrasi tp tahu beda kritik & provokasi. Kenapa? Karena saya dulu kritikus & oposan (di luar & di dalam sistem). Bhw saya dulu ditangkap, bkn krn saya rasis tp rejimnya tak demokratis," tandasnya.***
