Network
GALAMEDIA - Pegiat Lingkungan Sumedang, Asep Riyadi meminta Polda Jabar serius tangani kasus kerusakan lingkungan pascaterjadinya bencana Longsor pada Sabtu 9 Januari lalu, di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, yang menewaskan puluhan orang harus menjadi perhatian serius.
Ia meminta aparat penegak hukum, Bupati Sumedang dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang serta para pejabat terkait harus bertindak tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. Pasalnya bencana longsor terjadi adalah karena kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia.
“Segera hentikan alih fungsi lahan di Kabupaten Sumedang, Bupati harus tegas, Kepolisian harus segera bertindak atas kejahatan lingkungan dan tata ruang. Karena efek dominonya bukan hanya Jatinangor dan Cimanggung yang mengalami bencana seperti banjir dan longsor namun juga ke kabupaten bandung seperti Rancaekek dan Cileunyi,” terangnya, Jumat 19 maret 2021.
Baca Juga: Brazil Kembali Catatkan 2.724 Kemtian Harian Covid-19, Angka Tertinggi Kedua Sejak Februari 2020
Lebih lanjut, kata Asep, proses penegakkan hukum dalam kasus bencana longsor di Cimanggung Kabupaten Sumedang harus benar-benar diselesaikan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ada sanksi bagi pelanggaran tata ruang. Karena pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan tersebut menyatakan adanya sanksi pidana baik berupa denda maupun penjara untuk pelanggaran pemanfaatan penataan ruang.
"Pelanggaran atau sanksi hukum terhadap Tata Ruang sudah jelas aturannya dalam pasal 73 UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya," katanya.
"Pasal 69 ayat 2 dan 3 menegaskan, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar," tanmbahnya.
Baca Juga: Pamer Koleksi Grill, Kim Kardashian Lapisi Gigi Putihnya dengan Berlian dan Mutiara
Asep menegaskan, hukum penataan ruang harus dijalankan tanpa pandang bulu demi menjamin terciptaanya penataan ruang yang berkeadilan sosial. Dia haruslah tajam pada siapapun atau bentuk apapun dari prilaku penataan ruang yang tidak mentaati prinsip keadilan sosial.
"Kami meminta penegakkan hukum harus benar-benar konsisten dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran pembangunan yang menyalahi aturan tata ruang. Pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai perangkat hukum harus lebih mengoptimalkan keterlibatannya dalam mempercepat terciptanya penataan ruang yang berkeadilan sosial. Jika didiamkan dan berlarut-larut kami pastikan Kejahatan Tata Ruang semakin merajalela dimana-mana, korbanpun akan kembali berjatuhan," jelasnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan jika Pemerintah pada tahun 2007 telah mengeluarkan UU. No. 26 tentang Penataan Ruang, namun demikian hingga kini efektifitas penerapan UU tersebut di dalam tataran praktis masih menghadapi banyak kendala dan tantangan.
Ditempat terpisah Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus longsor Cimanggung, menjelaskan Polda Jabar masih melakukan penyelidikan atas kasus lingkungan tersebut.
"Masih kita lakukan penyelidikan, dan memanggil sejumlah pihak mengenai ijin pembangunan di wilayah tersebut," jelasnya.
Ditegaskan Kabid Humas, bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan.
"Intinya penyidik terus melakukan penyelidikan," jelasnya.
Terpisah Wadir Reskrimsus Polda Jabar, AKBP Roland Ronaldy menjelaskan bahwa kasus lingkungan di Cimanggung, masih didalami penyidik Reskrimsus.
"Terus berjalan, sejumlah pihak sudah kita minta keterangan," terangnya usai ungkap kasus video Porno Bogor, di gedung Ditreskrimsus Polda Jabar, Jumat (19/3).
Wadir Reskrimsus menambahkan, sejumlah pihak yang diminta keterangan yakni dari desa, kecamatan hingga pemkab Sumedang.
"Dari pihak desa ada, kecamatan juga, dan beberapa pejabat Pemkab Sumedang yang berkaitan dengan ijin pembangunan di lokasi longsor Cimanggung ya," paparnya.
