Network
GALAMEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim sudah ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun.
Hal ini pun kemudian mendapat tanggapan dari pengamat politik Rocky Gerung bahwa pemerintah sudah menodai keadilan dan konstitusi.
Baca Juga: Pindah Jam Tayang! Sinopsis Ikatan Cinta 4 April 2021: Andin yang Cerdik Membuat Elsa Terjebak
Menurutnya, semua masalah yang dilakukan pemerintah dianggap sebagai April Mop karena selalu mengagetkan masyarakat.
“Semua soal yang ada di dalam politik Indonesia itu tanggal 1 April, mau 5 Mei, 10 Juni, semuanya dianggap 1 April,” kata Rocky Gerung pada Youtube Rocky Gerung Official, 4 April 2021.
Pemerintahh Jokowi dianggap sudah ‘ngerjain’ rakyat karena tidak menyelesaikan kasus mega korupsi.
“Jadi betul-betul hal yang mengagetakan, jadi bikin orang kayak di-prank gitu. April Mop kan biasanya ngerjain orang itu,” ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung kemudian menyebutkan pemerintah sudah mempermainkan rasa keadilan masyarakat.
“Pemerintah ngerjain rasa keadilan rakyat, jadi April Mop-nya disitu. Jadi bisa kita sebut ini, Mega April Mop, bukan April Mop-nya Mega yah,” ucapnya.
Dalam penjelasan tersebut, Rocky Gerung menyindir nama Megawati dalam kasus mega korupsi BLBI tersebut.
“Ini juga menyangkut skandal Mega tuh… Ah saya salah melulu tuh. Bukan skandal Mega, mega skandal tuh. Skandal Mega, mega skandal,” katanya sambil tertawa.
Baca Juga: KPK Stop Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Rocky Gerung : Kewenangan KPK Bertambah, Melindungi Koruptor
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa diberhentikannya kasus Sjamsul Nursalim berkaitan dengan posisinya sebagai kroni dari Megawati.
“Walaupun orang ambil asosiasi itu tuh. Kita bisa lihat ke belakang itu, Sjamsul Nursalim kroninya siapa itu,” ujarnya.
Kemudian, Rocky Gerung pun mengkritik soal UU KPK yang direvisi untuk melemahkan kekuatan lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
“Karena memang undang-undang itu disponsori oleh mereka yang bermasalah itu. Jadi ketika kritik itu, semua orang anggap bahwa ujungnya pasti kewenangan KPK ditambah, yakni melindungi koruptor,” tuturnya.***
