Network
GALAMEDIA – Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Nicho Silalahi turut menyoroti perihal kehadiran IMF ke Indonesia.
Berdasarkan informasi yang didapat, Nicho menyebut bahwa kehadiran IMF tersebut bisa membawa dampak buruk bagi pemerintahan khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu dampak buruk dari kehadiran IMF adalah lengsernya Presiden Jokowi.
"Kalau saya berdoa agar itu dipercepat salah ga ya?," kata Nicho dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya @Nicho_Silalahi, Jumat 30 April 2021.
Baca Juga: Pengamat: Airlangga Hartarto Sedang 'Mengaspal Jalan' Menuju Pilpres 2024 dengan Safari Politik
"Terus kalau saya mengajak rakyat untuk mengaminkan doa itu apakah salah?," tambahnya.
Pertanyaan tersebut menuai beragam jawaban dari warganet baik itu yang pro maupun yang kontra.
"Emang siapa kau?," tulis pemilik akun @charlestulis.
"Lu baru sadar sekarang bro, udah terlambat," tulis pemilik akun @Alzeri547611.
Sebelumnya telah diberitakan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyebut, kehadiran IMF ke Indonesia akan berdampak buruk bagi Presiden Jokowi.
Baca Juga: Para Jomblo Wajib Tahu, 7 Aplikasi Dating Ini Bisa Mendatangkan Jodoh Lho!
Fadli menganggap bahwa IMF sebagai dalang di balik lengsernya Presiden Soeharto.
Menurut Fadli, hal tersebut dapat dibuktikan dengan momen kedatangan perwakilan IMF, Camdessus ke Cendana, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Presiden Soeharto, 15 Januari 1998.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Fadli, Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) terkait bantuan senilai 43 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Pernyataan Fadli ini diperkuat dan dipertegas dengan pernyataan dari Akbar Tanjung.
Akbar Tanjung menyebut, Soeharto juga antusias terhadap saran yang diberikan oleh Steve H. Henke yang merupakan Guru Besar John Hopkins University perihal utang dengan sistem CBS.
Baca Juga: Dukung Pemerintah, PBNU Sebut 3 Alasan KKB di Papua Patut Dilabeli Aksi Terorisme
Mendengar hal tersebut, IMF pun langsung mengancam kepada Presiden Soeharto untuk membekukan aliran dana bantuannya ke Indonesia, apabila masih tetap menggunakan sistem CBS.
Kemudian, Presiden Soeharto pun mengikuti saran IMF untuk membatalkan rencana penggunaan sistem CBS. Akhirnya, Presiden Soeharto pun lengser dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
Menurut Akbar Tanjung, lengsernya Soeharto merupakan konspirasi internasional yang hingga saat ini masih belum bisa terpecahkan.***
