Network
Baca Juga: Gawat! 279 Juta Data Penduduk Indonesia Diperjualbelikan, dari Nomor KTP, Gaji hingga Alamat Email
Soeharto kemudian mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh BJ Habibie yang juga memberikan perhatian khusus pada masalah Timor Timur.
BJ Habibie kemudian membicarakan masalah Timor Timur dengan tokoh masyarakat setempat terkait tuntutan penarikan pasukan dari wilayah Timtim dan adanya sekelompok mahasiswa yang meneriakkan referendum pemisahan Timtim dari Indonesia.
PBB kemudian menindaklanjuti referendum tersebut dan menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal.
Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 20 Mei 2021: Dewa Cemburu Buta! Pasha Lebih Dulu Selamatkan Nana
Dari keputusan tersebut, rakyat Timtim memilih opsi kedua dengan perolehan suara sebanyak 344.580 atau 78,50 persen dari total 438,968 suara.
Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau 21,50 persen memilih opsi pertama.
Lalu pada 26 Oktober 1999, Presiden ke-4 Abdurrachman Wahid atau Gus Dur menggantikan Habibie menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi Timor Timur.
Sebelum diresmikan secara pasti pada 30 Oktober 1999, Bendera Merah Putih diturunkan dari Timor Timur.
