Network
GALAMEDIA – Pakar hukum Ahmad Khozinudin menyatakan, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qaumas dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berbohong soal Indonesia tidak mendapat kuota haji bisa dijerat hukum.
“Kebohongan Menag dan DPR yang membatalkan haji karena tidak mendapat kuota dari Saudi bisa dijerat hukum,” kata Ahmad kepada wartawan kemarin, Minggu, 6 Juni 2021 dilansir melalui berbagai sumber.
Lebih jauh, ia mengatakan dengan tegas mereka wajib diadili dengan Pasal 14 ayat (1).
“Mereka yang berbohong soal kuota haji wajib diadili dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” tuturnya.
Di sisi lain, Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengungkapkan alasan utama pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji 2021 adalah demi keselamatan jemaah karena saat ini pandemi Covid-19 masih belum usai.
Baca Juga: Resmi Bergulir, Piala Wali Kota Solo Diikuti 8 Klub, Termasuk Persib Bandung dan RANS Cilegon FC
Refly Harun selaku ahli hukum tata negara pun turut memberikan pandangannya terkait hal ini. Refly mengatakan, alasan yang disampaikan Gus Yaqut menarik karena alasannya adalah Covid-19.
“Menarik ya apa yang disampaikan oleh Menag, yaitu sepertinya alasan primernya adalah Covid-19,” ujar Refly dilansir melalui Youtube Refly Harun, Senin, 7 Juni 2021.
Menurut ahli hukum satu ini, jika alasannya adalah Covid-19 maka hal tersebut bisa diantisipasi oleh pemerintah.
“Kalau alasan primernya adalah Covid-19, maka sesungguhnya hal tersebut kan harusnya bisa diantisipasi dengan protokol kesehatan,” tuturnya.
Karena jika menunggu Covid-19 berakhir, sepertinya butuh waktu cukup lama dan seharusnya pemerintah selama satu tahun ini bisa mengatasi Covid-19.
Baca Juga: Usul Anggaran Tambahan Rp 28,58 Triliun, Polri Butuh untuk Belanja Barang dan Modal
“Karena kalau menunggu Covid-19 berakhir, kita tidak tau kapan berakhirnya dan harusnya kan karena Covid-19 ini sudah lebih dari satu tahun, ya harusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi seandainya Covid-19 masih tetap ada,” tandasnya.
Advokat satu ini juga menyebut, Arab Saudi pasti menerapkan prokes yang ketat, sehingga pemerintah tidak perlu khawatir.
“Toh negara lain juga memberangkatkan. Jadi yang kita tidak boleh lupa adalah, kita mau memberangkatkan ibadah haji kita ke Arab Saudi yang pasti menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” terangnya.
Oleh karena itu tidak bisa disamakan penanganan Covid-19 di Indonesia dan di luar, khususnya Arab Saudi.
Baca Juga: ASN Positif Covid-19 Bertambah, Tracing Klaster Gedung Sate Digencarkan
“Jadi kalau misalnya di dalam negeri ini, kita tertatih-tatih untuk mengatasi Covid-19, ya jangan disamakan dengan pihak lain, yang barangkali penanganan Covid-19 nya jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia,” pungkasnya.
Refly menjelaskan bahwa memberangkatkan haji itu sebuah kepastian.
“Memberangkatkan ibadah haji itu adalah sesuatu kepastian, sementara soal bahaya dan tidak bahaya itu adalah sesuatu yang relatif hipotetis, jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple, seolah-olah kalau berangkat tidak selamat, kalau tidak berangkat selamat,” imbuhnya. ***
